tirto.id - Becermin dari kericuhan Pemilu 2019, Polri mulai menyusun skema pengamanan sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ini, proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir rampung, tinggal menyisakan lima provinsi.
"Kami menyusun rencana pengamanan untuk mengawal jalannya rangkaian sidang yang akan dijalankan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu," kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Fadil Imran di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024)
Dia memastikan Polri akan mengedepankan langkah persuasif dan edukatif ketika mengamankan demo. Saat ini, kata dia, demo yang kemungkinannya akan berlangsung selama tiga hari telah diantisipasi.
"Pastinya sudah kita antisipasi, kita sudah identifikasi dan langkah persuasif, edukatif terus kita kedepankan," ucap Fadil.
Jenderal bintang tiga itu meminta masyarakat yang akan menggelar aksi agar tidak melakukan tindak kekerasan. Menurutnya, Polri menghargai masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di depan umum.
"Ada yang protes silakan sepanjang tidak anarkis, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik," tutur Fadil.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan titik-titik lokasi pengamanan mulai dari Kantor KPU, Bawaslu, DKPP, MK, hingga DPR RI.
KPU RI telah merampungkan rekapitulasi hasil perolehan suara di 33 dari 38 provinsi. Hari ini, KPU melakukan rekapitulasi 5 provinsi termasuk 1 PPLN, yakni Kuala Lumpur, Malaysia.
Kelima provinsi yang direkapitulasi hari ini adalah Papua Pegunungan, Papua Induk, Maluku, Papua Barat Daya, dan Jawa Barat.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan KPU akan langsung menetapkan hasil Pemilu 2024 setelah rekapitulasi nasional selesai.
"Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional," kata Hasyim kepada wartawan, Senin.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
