Indeks Yandri Susanto

Menteri Desa, Yandri Susanto, melaporkan sejumlah kepala desa (kades) yang diduga melakukan penyelewengan dana desa ke Bareskrim Polri.

Menteri Desa, Yandri Susanto, memandang penetapan tersangka Kedes Kohod, Arsin oleh Bareskrim Polri, menjadi pembelajaran bagi kepala desa yang lain.

Golkar tak memungkiri mendukung Prabowo lebih dari 2029 sementara PAN bisa mendukung di Pilpres 2029.

Yandri juga berkomitmen meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyelewengan terhadap dana desa.

Yandri mengatakan tidak mengetahui urusan administrasi surat-menyurat. Alasannya, selama ini ia selalu berkarier di politik sebagai anggota DPR RI. 

Baru sehari dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto langsung bikin blunder dengan bikin surat amatiran.

Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara Bimtek DPRD dan Rakornas Pilkada PAN yang digelar mulai 9 hingga 11 Mei 2024.

Waketum PAN Yandri Susanto berharap kekonsistenan pemerintah dalam memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah.

Menurut Yandri, Ketum PAN Zulkifli Hasan masih berhasrat untuk maju menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Keputusan akhir pemilihan calon presiden yang akan diusung oleh PAN tetap ada di tangan Zulkifli Hasan.

Ashabul Kahfi akan menjadi pengganti Wakil Ketua MPR Yandri Susanto untuk menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yandri Susanto ditunjuk PAN untuk menggantikan Zulkifli Hasan yang kini telah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan.

Nama pengganti Yandri Susanto sebagai Ketua Komisi VIII DPR sudah dikantongi Fraksi PAN, namun akan diumumkan usai mengawasi kegiatan ibadah haji.

Politikus PAN Yandri Susanto mengaku telah belajar banyak dari pengalaman Zulkifli Hasan menjadi pimpinan MPR RI.

Proses pengambil keputusan penggantian Zulhas dengan Yandri Susanto dilakukan secara mufakat bukan melalui pengambilan suara terbanyak.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai seharusnya segala keputusan yang berkaitan dengan haji diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR.

PAN mendorong KPK agar segera menuntaskan kasus hukum lainnya, tak hanya kasus korupsi DAK yang menjerat Taufik Kurniawan.