Indeks Wiranto

PAN akan segera mengumumkan bergabungnya Wiranto dalam waktu dekat.

Dua tahun lalu pemerintah menganjurkan tidak mudik lewat lagu berkualitas buruk. Kali ini kita tak perlu mendengar itu karena mudik sudah diperbolehkan.

Penghargaan bagi Guterres mempertebal peluang mundurnya penegakan HAM di Indonesia.

Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.

Sejumlah legenda badminton Indonesia, termasuk Rudy Hartono, meminta Moeldoko mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PBSI. 

Kantor DPP Partai Hanura di Cipayung, Jakarta Timur diberi garis polisi berkaitan dengan dugaan sengketa lahan.

Pasutri penusuk Wiranto dituntut 16 tahun bui dan 12 tahun bui.

Ketua Wantimpres Wiranto memenangkan gugatan utang piutang dengan mantan Bendahara Partai Hanura Bambang Sujagad Susanto sebesar Rp23 miliar dan berhak atas bunga Rp11 miliar.

Enam orang peladang yang disebut Wiranto biang kerok karhutla bebas dari penjara.

Wiranto meminta penjelasan kepada WHO soal Corona. Penjelasan ini akan dipakai saat Wantimpres memberi saran kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menghilangkan ke-13 orang hilang untuk kedua kalinya setelah merangkul Prabowo ke dalam pemerintahan.

Mantan Menkopolhukam Wiranto enggan merespons tuduhan terdakwa kasus makar Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, Rabu (22/1/2020).

Wiranto tak mau bicara karena ia sekarang berstatus Wantimpres.

Hanura adalah anak kandung ambisi politik Wiranto. Kini OSO yang diundang masuk Wiranto justru mau merebutnya.

Hanura kembali bergolak usai Wiranto dan OSO berseteru bahkan mengancam akan membuat munas tandingan. Mengapa mereka masih berebut parpol yang tak lolos parlemen?

Menurut OSO, penyerahan jabatan Ketum Hanura kepada dirinya pada 2016 berdasarkan pakta integritas untuk membawa Partai Hanura menjadi lebih baik.

OSO berujar posisi Ketua Dewan Pembina sudah tidak ada di struktur partai.

"Partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham," ujar OSO saat berkomentar soal wacana munas tandingan.

Kubu Wiranto menganggap terpilihnya OSO secara aklamasi sebagai ketua umum tidak sah.

Forum Munas memberikan wewenang penuh kepada OSO untuk menentukan struktur pengurus partai Hanura yang baru.