Indeks Wiranto

Forum Munas memberikan wewenang penuh kepada OSO untuk menentukan struktur pengurus partai Hanura yang baru.

OSO menjawab semua tudingan Wiranto termasuk desakan agar OSO mundur sebagai ketua umum Hanura usai terpilih lagi di Munas III.

Wiranto mengklaim tidak sakit hati lantaran tak diundang ke Munas Hanura.

Wiranto dianggap telah melakukan dosa kepada Partai Hanura sehingga tidak layak diundang dalam acara Munas.

Wiranto anggap OSO gagal melaksanakan Pakta Integritas.

Keputusan Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo ke Munas III dinilai karena “kecewa kepada Jokowi sebab Hanura sudah setia, tapi tidak dapat apa-apa.”

Seharusnya munas diselenggarakan pada Februari 2020, namun dimajukan pada 17-19 Desember 2019.

Wiranto menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan ketua Dewan Pembina Partai Hanura meski telah dilantik sebagai ketua Wantimpres 2019-2024.

Wiranto menyatakan telah mengetahui obsesi kenegaraan Presiden Joko Widoso, sehingga akan membantunya dalam menjalankan tugas baru sebagai Wantimpres.

Musyawarah Nasional III Partai Hanura akan digelar 17-19 Desember 2019 akan digelar tanpa kehadiran Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto.

Wiranto ditunjuk Presiden Jokowi jadi Ketua Wantimpres, diikuti merapatnya sejumlah konglomerat sebagai anggotanya.

Jokowi menunjuk sejumlah 9 tokoh menjadi anggota Wantimpres 2019-2024. Selain Wiranto dan sejumlah politikus, di jajaran Wantimpres baru itu ada nama Habib Lutfi bin Yahya dan Dato Sri Tahir.   

Satu dari sembilan nama dipilih Jokowi sebagai ketua, yakni mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Wiranto sampai sekarang masih kader Hanura. Dia lantas diminta mundur dari partai jika benar jadi dewan pertimbangan presiden.

Presiden Jokowi akan melantik Dewan Pertimbangan Presiden, Jumat siang (13/12/2019). Pelantikan akan digelar usai jam makan siang.

BNPT sudah beri masukan, kami input pada Polri khususnya Densus 88 baik berupa informasi intelijen soal potensi penusukan Wiranto

Sebagai presiden berlatar sipil, Jokowi harus memberi konsesi kepada militer untuk mengamankan kekuasaannya—sebuah permainan klasik dalam politik Indonesia.

Sikap sahut-sahutan di publik antara pengurus DPP Hanura dan Wiranto sebagai sinyal potensi konflik internal kembali mengemuka usai Pilpres 2019.

Kuasa hukum Wiranto menjelaskan kalau uang Wiranto yang dititipkan Bambang merupakan uang pribadi.

Selain menuntut pengembalian dana setara dengan Rp23,6 miliar. Berdasarkan isi petitum Wiranto juga menuntut ganti rugi lain mencapai Rp44,9 miliar.