Menuju konten utama

Jadwal Munas Dipercepat, Hanura Tak Akan Undang Jokowi

Seharusnya munas diselenggarakan pada Februari 2020, namun dimajukan pada 17-19 Desember 2019.

Jadwal Munas Dipercepat, Hanura Tak Akan Undang Jokowi
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberikan pidato saat pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Rabu (20/11/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

tirto.id - Partai Hanura memutuskan untuk mempercepat penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas). Seharusnya munas diselenggarakan pada Februari 2020, namun diputuskan dimajukan pada 17-19 Desember 2019.

Ketua Panitia Pelaksana Munas III Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan jadwal munas dipercepat atas permintaan pemilik suara Hanura di tingkat daerah.

"Melalui forum rapat pimpinan daerah yang dilaksanakan pada 1-12 Oktober di 34 provinsi, 514 dewan kepengurusan DPC, salah satunya dari berbagai aspirasi yang disampaikan meminta pelaksanaan munas dipercepat," kata Benny di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Menurut Benny, munas kali ini akan berbeda dengan penyelenggaraan munas sebelumnya. Salah satu yang membedakan adalah tak akan diundangnya Presiden Joko Widodo, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan partai politik lainnya. Alasannya, karena munas kali ini diselenggarakan secara internal.

Partai Hanura memilih untuk mengundang pihak luar pada gelaran ulang tahun Partai Hanura yang akan digelar pada Januari 2020.

"Pihak-pihak luar termasuk presiden, menteri kabinet kerja, kemudian juga pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak diluar hajat dan pengurus partai akan dihadirkan pada saat peringatan hari ulang tahun yang ke 13," katanya.

Munas partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) ini akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam munas nanti itu akan dihadiri oleh seluruh pemilik suara di daerah yaitu 514 daerah tingkat DPC dan 34 pemilik suara tingkat DPD provinsi.

"Nanti pada munas penyampaian laporan pertanggungjawaban, kemudian ada pemilihan pengurus yang baru dengan memilih ketua umum DPP yang berikutnya, pembahasan AD-ART, kemudian rekomendasi posisi partai Hanura di 2020-2024," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait HANURA atau tulisan lainnya

tirto.id - Politik
Reporter: Antara
Editor: Bayu Septianto