Indeks Wiranto

Wiranto mengatakan, beberapa tahun lalu, ada 13 negara di Pasifik Selatan yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua.

Wiranto mengklaim kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu susah untuk dibawa ke pengadilan karena buktinya minim. Dia mencontohkan salah satunya ialah kasus penembakan misterius (petrus).

Dolar AS hampir capai level Rp15.000 pada hari ini.

Jenderal-jenderal yang menjadi ketua umum persatuan olahraga sudah jadi hal biasa di Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Pilpres dan Pemilu 2019.

Wiranto mengizinkan tamu undangan dari delegasi sejumlah negara pulang kembali ke negara masing-masing.

Wiranto dan Prabowo dikenal karena dua hal. Pertama, keduanya tak pernah akur. Kedua, Wiranto dan Prabowo selalu gagal dalam pilpres.

Menkopolhukam tengah melakukan kajian untuk memindahkan lapas-lapas yang ada di perkotaan ke kawasan pulau terluar.

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

“Semangat itu sudah ada oleh DPR. Kalau permasalahan Menko sulit, tapi itu ada contoh,” kata Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Wiranto mengklaim pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 hanya mengalami hambatan serius di 2 kabupaten di Papua, yakni Nduga dan Paniai.

“Jawa masih kondusif,” tegas Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan, tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun,menjadi momentum tepat untuk lebih memperketat aturan dan perizinan pelayaran kapal.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

"Kalau belum dilaksanakan jangan tanya macam-macam dulu," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, pemerintah akan melakukan pertemuan besar untuk membahas masalah HAM.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan, pemberantas terorisme harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI.