Indeks Uud 1945

PKS menilai amandemen UUD 1945 tidak tepat dilaksanakan ketika kekuatan oposisi jauh lebih kecil dibanding koalisi partai pendukung pemerintah. 

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

Feri menilai alasan PDIP ingin mengamandemen UUD 1945 dan menjadikan MPR sebagai pimpinan tertinggi, karena ada upaya untuk mengendalikan Jokowi.

Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Bagi banyak pihak, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dianggap baik. Sebagian yang lain menganggapnya kemunduran.

Vokalis band metal rock Seringai, Arian Tigabelas, menilai RUU tersebut dari awal sudah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28.

Dalam UUD 1945 tak ada jabatan perdana menteri. Demi revolusi, jabatan itu diadakan.

Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.

Distorsi fakta.
Gonjang-ganjing lahirnya
dasar negara.

Partai Golkar dan PDIP akan melakukan evaluasi UUD'45 hasil amandemen keempat.

Jusuf Kalla boleh mencalonkan diri sebagai presiden karena belum pernah menjabat.

Sidang Konstituante tak hanya membahas soal dasar negara. Keberhasilan merumuskan pasal-pasal HAM  kerap terlewat dari pengamatan.

DPR mengesahkan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 melalui voting terbuka dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika tim empat pilar akan dibentuk sebagai formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Jokowi banyak dipilih oleh aktivis pro-dem karena dianggap tidak akan main tangkap para pengkritik. Nyatanya, para pengkritik kini ditangkapi dengan pasal yang sudah kuno: makar!

Kirab Nusantara Bersatu yang diikuti ribuan anggota TNI, Polri, kelompok lintas agama, dan sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta tersebut sebagai upaya meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang berdasar pada kebinekaan, Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Rakyat Cinta Indonesia melakukan lampah bisu atau aksi diam di kawasan Tugu Pal Putih, DI Yogyakarta, Senin (21/11) malam.

Presiden Joko Widodo bertenu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto seusai memberikan keterangan pers di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11). Keduanya melakukan pertemuan membahas sejumlah masalah kebangsaan serta terus meneguhkan komitmen menjaga keutuhan

Wakil Ketua MPR Mahyudin menegaskan bahwa pelajar harus memahami konsensus bangsa Indonesia yang tertuang dalam Empat Pilar Kebangsaan, meliputi, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.