Indeks Uu Pilkada

MK menolak uji materi UU Pilkada yang diajukan dua mahasiswa UI. Jadwal pilkada tetap November 2024.

Pelaksanaan pilkada serentak 2024 kemungkinan akan dipercepat dari November menjadi September 2024. Saat ini tinggal menunggu revisi aturannya.

Soal usulan Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus, KPU RI akan tetap melakukan pilkada serentak sesuai aturan.

Proses pelantikan 5 penjabat bupati di Provinsi Papua berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (27/5/2022).

Pelantikan penjabat kepala daerah akan dilakukan bertepatan saat gubernur, bupati dan wali kota selesai masa jabatannya.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Ketentuan proses Pilkada 2020 bagi disabilitas netra, rungu, daksa

Apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak terdaftar dalam daftar pemilih pilkada?

Masalah konser musik untuk kampanye belum selesai, 3 Komisioner KPU positif COVID-19. Pemerintah; DPR; KPU bersikeras: Pilkada 2020 harus jalan.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Pilkada resmi ditunda hingga Desember 2020. Jika COVID-19 belum tuntas, pemerintah bisa menunda kembali pelaksanaan pilkada sesuai Perppu No. 2 tahun 2020 yang diteken Jokowi.

Agak sulit menjerat Bupati Klaten Sri Mulyani karena saat ini ia belum menjadi calon tetap dan belum masuk masa kampanye.

MK mengubah isi Pasal 7 ayat 2 huruf g sehingga calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya eks koruptor boleh maju pilkada setelah 5 tahun keluar bui.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Jokowi menekankan evaluasi pilkada lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan.

KPU usul revisi UU Pilkada mengakomodasi larangan bagi eks napi korupsi untuk maju. Tapi DPR bilang tak ada lagi waktu untuk itu.

Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada.