Indeks Utang Pemerintah

Ekonom INDEF mengkritik pemerintahan Jokowi yang menjadikan utang negara sebagai hal umum dan biasa.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah bakal tetap mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Untuk menjaga kestabilan inflasi, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan agar defisit anggaran negara tidak terlalu besar dan pemerintah jangan utang banyak.

Utang pemerintah pusat tercatat senilai Rp4.570 triliun per Juni 2019. Meski menurun dibandingkan posisi pada Mei 2019, utang pemerintah itu lebih tinggi daripada catatan bulan Juni 2018.  

Utang pemerintah pusat selama periode pertama Jokowi naik sebesar 75 persen. Dari Rp2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp4.572 triliun pada Mei 2019.

Lapindo mengklaim masih punya piutang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun.

Sri Mulyani mengklaim utang pemerintah masih aman meskipun peningkatan rasionya terhadap PDB menjadi catatan BPK. 

Kemenkeu mengumumkan utang pemerintah meningkat menjadi Rp4.567 triliun pada Maret 2019. Ada peningkatan Rp1 triliun dibandingkan angka utang pemerintah pada bulan sebelumnya. 

BPN Prabowo menilai APBN 2019 tidak dirumuskan secara prudent dan terbebani oleh kebijakan utang pemerintah. 

Pemerintah membutuhkan dana Rp28 triliun-Rp30 triliun untuk membayar subsidi pupuk per tahun.

Faisal mengatakan, sebagian besar sumber pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Menurut Sri Mulyani utang yang ditarik pemerintah kini sudah bergeser dengan memprioritaskan sumber dari domestik dengan denominasi rupiah ketimbang luar negeri.

Menurut Bhima, pengeluaran dari penerbitan SBN hanya diperuntukan untuk belanja birokrasi yang konsumtif.

Wapres JK menyatakan pemerintah sampai sekarang memang memerlukan utang untuk menambal defisit APBN. Hal itu, kata JK, bukan persoalan sebab pemerintah selalu membayarnya tepat waktu. 

Politisasi isu utang dinilai mampu mempengaruhi orang yang belum menentukan pilihan dalam Pilpres 2019.

Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai penambahan utang pemerintah memang tidak bermasalah, tapi pengelolaannya masih memiliki sejumlah kekurangan.

Prabowo Subianto menuding pemerintah senang melakukan utang.

Utang sudah ada sejak tahun 1946 atau pada masa kemerdekaan. Saat itu, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Dalam 4 tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2018, utang Indonesia bertambah hingga Rp1.809,6 triliun di era pemerintahan Jokowi.

Sri Mulyani Indrawati mengklaim posisi utang pemerintah saat ini masih cukup aman, yakni 29,98 persen dari PDB.