Indeks Utang Pemerintah

Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai penambahan utang pemerintah memang tidak bermasalah, tapi pengelolaannya masih memiliki sejumlah kekurangan.

Prabowo Subianto menuding pemerintah senang melakukan utang.

Utang sudah ada sejak tahun 1946 atau pada masa kemerdekaan. Saat itu, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Dalam 4 tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2018, utang Indonesia bertambah hingga Rp1.809,6 triliun di era pemerintahan Jokowi.

Sri Mulyani Indrawati mengklaim posisi utang pemerintah saat ini masih cukup aman, yakni 29,98 persen dari PDB.

Sepanjang 2018, utang pemerintah untuk menambal defisit APBN sepanjang 2018 mencapai Rp366,7 triliun.

Sandiaga Uno mengusulkan pembangunan infrastruktur tanpa utang dengan PPP. Faktanya skema ini memang belum maksimal.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat meningkat menjadi senilai 359,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2018. Di periode itu, nilai ULN pemerintah tercatat sebesar 176,1 miliar dolar AS.

Setelah terus merosot sejak Februari 2018, posisi cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan pada Oktober tahun ini.

"Artinya kalau dilihat dari posisi utang secara keseluruhan masih aman."

Berdasarkan hitungan JISDOR, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai Rp15.178.

Manajer Program PWYP Indonesia, Meliana Lumbantoruan, mengatakan pemerintah perlu mewaspadai dampak pelemahan rupiah terhadap beban utang.

"Di negara lain orang lebih suka ngomong populis aja, jangan ngomong utang deh," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani disebut memang tidak berniat memberikan tanggapan terhadap jawaban Zulkifli.

“Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?” cuit Zulhas.

Menkeu Sri Mulyani merespons dengan tegas sindiran Ketua MPR Zulkifli Hasan soal cicilan atau beban pokok dan bunga utang pemerintah yang membesar sejalan penambahan utang.

Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.

“Kami bertanggung jawab untuk menjaga utang dengan hati-hati. Bukan berarti kami banting setir, karena kami juga menjaga agar perekonomian tetap stabil,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berdasar catatan BPK, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Gencarnya pembangunan infrastruktur membuat utang BUMN konstruksi melonjak, dan memengaruhi neraca keuangan perusahaan.