Indeks Utang Pemerintah

Utang Luar Negeri Indonesia pada Oktober 2019 sebesar 400,6 miliar dolar AS atau tumbuh 11,9 persen (yoy).

Ekonom senior UI, Faisal Basri, mengkritik utang pemerintah Indonesia menjadi penyebab ketidakpastian ekonomi.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2 persen terhadap PDB hingga akhir 2019.

Di era Presiden Jokowi, utang pemerintah per Agustus 2019 mencapai Rp4.680 triliun, naik hampir dua kali lipat dari 2014

Total Utang Luar Negeri Indonesia 395,3 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah (dan bank sentral) 197,5 miliar dolar AS dan utang swasta (termasuk BUMN) 197,8 miliar dolar AS.

Obral insentif pajak untuk menarik investasi dikhawatirkan bakal memperparah defisit anggaran dan membuat posisi utang kembali membengkak.

Peningkatan utang pemerintah pusat periode Jokowi bisa dibilang tak sedikit. Penerimaan pajak jadi ujung tombak untuk membayar utang tersebut.

Ekonom INDEF mengkritik pemerintahan Jokowi yang menjadikan utang negara sebagai hal umum dan biasa.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah bakal tetap mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Untuk menjaga kestabilan inflasi, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan agar defisit anggaran negara tidak terlalu besar dan pemerintah jangan utang banyak.

Utang pemerintah pusat tercatat senilai Rp4.570 triliun per Juni 2019. Meski menurun dibandingkan posisi pada Mei 2019, utang pemerintah itu lebih tinggi daripada catatan bulan Juni 2018.  

Utang pemerintah pusat selama periode pertama Jokowi naik sebesar 75 persen. Dari Rp2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp4.572 triliun pada Mei 2019.

Lapindo mengklaim masih punya piutang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun.

Sri Mulyani mengklaim utang pemerintah masih aman meskipun peningkatan rasionya terhadap PDB menjadi catatan BPK. 

Kemenkeu mengumumkan utang pemerintah meningkat menjadi Rp4.567 triliun pada Maret 2019. Ada peningkatan Rp1 triliun dibandingkan angka utang pemerintah pada bulan sebelumnya. 

BPN Prabowo menilai APBN 2019 tidak dirumuskan secara prudent dan terbebani oleh kebijakan utang pemerintah. 

Pemerintah membutuhkan dana Rp28 triliun-Rp30 triliun untuk membayar subsidi pupuk per tahun.

Faisal mengatakan, sebagian besar sumber pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Menurut Sri Mulyani utang yang ditarik pemerintah kini sudah bergeser dengan memprioritaskan sumber dari domestik dengan denominasi rupiah ketimbang luar negeri.

Menurut Bhima, pengeluaran dari penerbitan SBN hanya diperuntukan untuk belanja birokrasi yang konsumtif.