tirto.id - Direktur Utama Bulog Budi Waseso mencatat ada piutang senilai Rp1,76 triliun yang belum dibayarkan pemerintah kepada perusahaan plat merah tersebut.
Piutang itu terdiri dari Rp409,812 miliar untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2018-2020 dan Rp1,354 triliun Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) komoditas gula 2018-2019.
Secara lebih rinci, Rp409,812 miliar CBP tahun 2018-2019 terbagi menjadi tiga jenis penugasan. Pertama CBP untuk penyaluran bencana alam tahun 2018 Rp8,01 miliar.
Kedua CBP untuk penyaluran bencana alam tahun 2019 senilai Rp38,96 miliar. Nilai ini merupakan selisih realisasi yang memiliki total Rp46,73 miliar dengan Rp7,77 miliar sudah dilunasi.
Ketiga CBP untuk penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Rp362,84 miliar. Nilai ini juga selisih dari realisasi 2019 yang mencapai Rp834,16 miliar dengan Rp471,32 miliar sudah dilunasi.
Sementara itu, CSHP gula selama 2018-2019 terdiri dari piutang tahun 2019 saja senilai Rp1,354 triliun. Untungnya penyaluran CSHP gula pada 2018 sudah dibayar senilai Rp566,36 miliar.
“Stok tersebut bisa dikeluarkan hanya melalui saluran penugasan seperti bansos rastra KPSH bencana alam. Ketika Rastra dihilangkan maka stok CBP menumpuk dan menyebabkan beban finansial yang berat bagi perum Bulog. Demikian juga halnya untuk komoditas gula,” ucap Buwas dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (23/6/2020).
Menanggapi persoalan itu, Komisi IV DPR RI memasukan informasi ini dalam kesimpulan rapat mereka. Isinya Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membayar hutang penyaluran CBP Perum Bulog dan CSHP komoditas gula itu.
Di samping itu, Komisi IV DPR RI juga mengusulkan pemerintah untuk memberi jaminan pemberian keringanan bunga komersial kepada Bulog dalam menjalankan penugasan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat
