Indeks Utang Pemerintah

Utang pemerintah mencapai Rp7.052 triliun atau setara dengan 40,39 persen terhadap PDB Indonesia pada akhir Maret 2022.

Sri Mulyani mengklaim posisi utang pemerintah masih aman, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi utang Indonesia termasuk terendah.

Sri Mulyani memperkirakan rasio utang negara akan meningkat menjadi 43,76-44,28 persen PDB pada 2022.

Posisi utang pemerintah per Maret 2021 menyentuh Rp6.445,07 triliun. Rasio utang terhadap PDB menyentuh 41,64 persen PDB.

Posisi utang luar negeri pemerintah RI dinilai cukup aman karena 99,9 persen jatuh tempo pembayaran jangka panjang.

Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia diprediksi sulit memenuhi target karena sejumlah alasan.

Utang pemerintah per Februari 2021 setara 41,1 persen PDB.

Angka itu naik 27,1 persen dari posisi utang akhir 2019 yang mencapai Rp4.778 triliun atau setara 29,8 persen PDB.

Per akhir November 2020, posisi utang pemerintah pusat telah menyentuh Rp5.910,64 triliun.

Kemenkeu mencatat pemerintah sudah menarik utang pembiayaan sebesar Rp958,6 triliun hingga akhir Oktober 2020.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan porsi utang Indonesia masih relatif lebih kecil dibanding negara-negara lain.

Realisasi pembiayaan utang hingga September 2020 mencapai Rp810,8 triliun, melonjak 155,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus naik, hingga akhir Agustus 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS.

Nilai utang tersebut mengalami kenaikan Rp160,07 triliun dari posisi Juli 2020.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB ini naik diakibatkan pengaruh suku bunga dan nilai tukar.

Kementerian Keuangan mencatat kenaikan posisi utang pemerintah sebesar Rp170,79 triliun per Juli 2020 mencapai Rp5.434,86 triliun.

Nilai itu naik tipis dari Mei 2020 yang berkisar Rp5.258 triliun.

Sri Mulyani memaparkan realisasi pembiayaan utang sampai semester I 2020 sudah menyentuh Rp421,5 triliun. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

SBN yang dibeli seluruhnya oleh BI ini hanya yang berkaitan dengan belanja pemerintah untuk public goods.

Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito menagih dana talangan pembebasan lahan Tol Serang-Panimbang sebesar Rp59,9 miliar, sementara Dirut Waskita Destiawan Soewardjono mencatat pemerintah masih punya utang Rp3,71 triliun.