Pemerintah Indonesia Dapat Utang Rp112 Triliun dari Bank Dunia dkk

tirto.id - Bank Indonesia menyatakan pemerintah bakal mendapat dana dari lembaga keuangan internasional dan sejumlah investor asing dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19.

Sejumlah lembaga dan negara itu diperkirakan bakal memberi pinjaman senilai 7 miliar dolar AS atau setara Rp112 triliun (kurs Rp16 ribu per dolar AS).

“Kemarin telekonferensi dengan investor, Menkeu bilang ada juga dari Asian International Infrastructure Bank (AIIB). Yang kalau dijumlah semua dari Asian Development Bank (ADB), Bank dunia, Jerman dan AIIB, itu direncanakan bisa kurang lebih sekitar 7 miliar dolar AS,” Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4/2020).

Perry menyatakan meski sudah mengamankan sejumlah potensi utang luar negeri, pemerintah tetap bakal memaksimalkan anggaran yang tersedia saat ini. Misalnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sejumlah dana abadi.

Pemerintah ia yakini juga bakal berhati-hati dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal ini termasuk upaya pelibatan BI membeli surat utang pemerintah di pasar perdana.

“Kami tetap harus akan perhitungkan dampaknya terhadap inflasi tentu saja kami perkirakan dan kemudian secara terukur makanya Menkeu akan maksimalkan dulu sumber dari dana yang ada,” ucap Perry.

Ia juga menambahkan saat ini posisi cadangan devisa BI cukup besar. Totalnya per akhir Maret 2020 menyentuh 121 miliar dolar AS.

Ia bilang nilai itu memang turun dari posisi akhir Februari 2020 di kisaran 130,4 miliar dolar AS. Penyebabnya 2 miliar dolar AS digunakan untuk utang pemerintah yang jatuh tempo di bulan Maret 2020.

Lalu ada 7 miliar dolar AS yang digunakan memasok valas di pasar pada pekan-pekan kemarin saat rupiah mengalami gejolak. Dalam hal ini ketika pasar dan investor tengah panik dan banyak melepas saham dan obligasinya bersamaan.

“Jadi kami bisa pastikan bahwa jumlah cadangan yang sekarang 121 miliar dolar AS lebih dari cukup itu sekitar 7 bulan pembayaran impor, utang pemerintah atau stabilisasi nilai tukar rupiah. Sekarang cadev kita relatif stabil, pemerintah menerbitkan global bond 4,3 miliar dolar AS, sudah diumumkan dan itu akan menambah cadev,” ucap Perry.