Indeks Upah Buruh

Kemunculan demo Indomaret dilatarbelakangi dugaan uang lembur yang seharusnya diterima karyawan, diganti dengan hari libur oleh manajemen.

Said Iqbal minta DPR RI panggil Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas tentang UMP Jakarta 2026.

Hingga Kamis (25/12/2025) siang, masih ada dua provinsi yang belum mengumumkan UMP 2026, yakni Aceh & Papua Pegunungan.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatur UMP dan UMK masih dalam tahapan uji publik.

Lonjakan pekerja yang digaji di bawah upah minimum bukanlah kebetulan statistik semata. Apa yang salah dengan negara kita?

Bey menjelaskan terdapat sebanyak 13 kabupaten dan kota yang pengajuannya tidak disepakati. Di mana saja?

Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi menetapkan nilai upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2025. Simak rinciannya.

Kemenaker melarang pemerintah daerah (Pemda) menetapkan kenaikan upah minimum di bawah 6,5 persen.

Permenaker soal UMP 2025 memastikan bahwa ketentuan UMK 2025 diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

Yassierli menargetkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan terbit besok.

Yassierli membenarkan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Apa tujuannya?

Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto berlandaskan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

DPRD DKI mengingatkan agar penentuan UMP Jakarta 2025 diawali dengan perbincangan antara buruh dan pengusaha agar kebijakan UMN 6,5% berjalan di Jakarta.

Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa kenaikan UMP 6,5 persen masih jauh dari kata ideal.

Apindo menyampaikan keberatan terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen di 2025.

Kenaikan UMP tersebut jauh lebih rendah dari yang semula diusulkan oleh buruh sebesar 20 persen.

Dua serikat buruh ini menilai gagasan membagi UMP di dua kategori melanggar putusan MK tentang kenaikan UMP.

Budi Gunawan meminta pemda berhati-hati dalam menetapkan upah minimum. Apa alasannya?

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak berlaku lagi.

Prabowo sudah memberikan arahan dan menyatakan perumusan pengupahan selesai pada 7 November 2024.