Indeks Ump

Menurut Menaker, formula penetapan upah minimum 2025 masih dalam pembahasan dengan Lembaga Kerjasama Tripartit.

Jika standar hidup layak hanya Rp1 juta, maka daya beli masyarakat sangat rentan dan bergantung pada bansos. Lantas, apa solusinya?

Berikut ini informasi soal kenaikan UMP 2025 dan kapan kenaikannya akan diumumkan oleh pemerintah?

Apakah ada kenaikan UMP Jakarta pada 2025? SImak bocorannya berikut ini dan perbedaannya dengan UMK.

Penentuan upah minimum menjadi isu tahunan yang kerap direspons buruh lewat demo. Bagaimana penentuan formula yang ideal?

Demo buruh di Jakarta hari ini menurut agar pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 mulai 8 hingga 10 persen.

Kemenaker menyebut, Dewan Pengupahan Nasional memberi sinyal menaikkan rumus pengupahan di UMP 2025.

Anies Baswedan meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme keadilan.

Berikut alasan buruh menolak besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2024.

UMP Jakarta 2024 ditetapkan melalui SK Gubernur DKI Nomor 818 Tahun 2023. Berikut ini data kenaikan UMP Jakarta 2014-2024.

Apindo berharap semua pihak menyikapi keputusan upah yang dilakukan serentak oleh mayoritas pemerintah provinsi dengan kepala dingin.

Berikut adalah daftar lengkap kenaikan UMP 2024 dan cara menghitungnya.

Perppu Cipta Kerja mengatur tentang upah minimum yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Berdasar hasil survey internal KSPI untuk kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta, setidaknya pengeluaran bagi yang lajang sebesar Rp5,3 juta per bulan. 

Daftar UMP dan UMK Provinsi Bali tahun 2023 mulai dari Rp2,7 juta sampai Rp3,1 juta.

Berikut SK Gubernur tentang penetapan UMK di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur beserta rincian besaran upah yang ditentukan.

Jawa Tengah memiliki persentase kenaikan UMP 2023 terbesar di Pulau Jawa yakni sebesar 8,01 persen. Berikut daftar UMP Jawa Tengah dan UMK per kabupaten.

Hariyadi meminta agar formula penetapan UMP 2023 kembali menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

M Hadi Shubhan mengatakan, meski tidak dicantumkan sanksi namun pemda tetap akan mendapatkan sanksi jika tidak mematuhi formula perhitungan UMP 2023.