Indeks Tolak Rkuhp

YLBHI menilai pasal perzinaan terlalu mengatur persoalan moral individu yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

Tak ada kerusakan di stasiun Palmerah. Operasional kereta KRL berjalan normal meski beberapa bagian stasiun terlihat masih kotor akibat kericuhan mahasiswa dan Polisi semalam (24/9/2019),

Tiga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang dibawa ke RS Medistira sudah bisa dibawa pulang.

Bentrok antara mahasiswa dan aparat beberapa kali terjadi di samping rel yang melintang dan membelah Kecamatan Pal Merah dan Senayan.

Massa di dalam ruas Jalan Tol Dalam Kota melempari batu dan botol air mineral ke arah kepolisian yang ada di Jalan Gatot Subroto.

Polisi masih menyerang mahasiswa dengan gas air mata pukul 17.30 WIB. Salah satunya dari Flyover Ladokgi Senayan.

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai bisa merugikan industri pariwisata dan membuat target kunjungan turis yang dipatok pemerintah tak tercapai.

Mahasiswa yang demo juga banyak yang luka-luka setelah bentrok dengan aparat keamanan.

Gas air mata mulai ditembakkan ke arah pengunjuk rasa di depan gedung DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo batal temui massa.

Jokowi dinilai hanya cari panggung dan pencitraan karena melempar bola panas RKUHP ke DPR.

Presiden Jokowi tak keberatan apabila pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihilangkan. Namun, Komisi III DPR tetap keukeuh pasal itu tetap harus ada.

RKUHP, RUU PAS, dan UU KPK hasil revisi tampak memiliki substansi berbeda, tapi ia mempunyai benang merah yang sama: memanjakan koruptor.

Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melakukan aksi di depan Gedung DPR RI menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU yang dinilai kontroversial dan melemahkan demokrasi dan pemberantasan korupsi, Jakarta, Senin (23/9/2019). tirto.id/Andrey Gromico

Perwakilan mahasiswa bernegosiasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Mahasiswa memaksa bertemu dengan anggota DPR malam ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Ribuan mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Purwokerto dan lainnya hari ini menggelar demonstrasi menolak RUU KUHP, revisi UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Tak hanya ikut dalam aksi Gejayan Memanggil, dosen IP UMY David Effendi bahkan memindahkan kelasnya aksi tersebut.

Keputusan untuk melanjutkan pembahasan RKUHP diambil setelah DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/9/2019) siang.

Para mahasiswa menolak rencana pengesahan RKUHP, UU KPK hasil revisi, dan beberapa RUU lainnya.

DPR akan menemui Jokowi untuk membahas penundaan pengesahan revisi KUHP.