Indeks Tilang

Kamera tilang elektronik yang banyak dipasang di jalan memaksa para pengemudi untuk patuh. Mungkinkah teknologi ini menggantikan fungsi petugas di lapangan?

Penilangan pada tahun 2018 ada 571 perkara, tahun ini 272 perkara.

Polda Metro Jaya mencatat ada peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas pada hari ke-11 Operasi Ketupat Jaya 2019 dibandingkan data perkara pada periode yang sama tahun lalu.

Ada 160.335 personel polisi dari seluruh Polda yang dikerahkan dalam operasi kali ini. 11 polda menjadi kawasan prioritas yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua.

Sebanyak 13.516 pelanggar lalu lintas diberikan sanksi tilang dalam Operasi Keselamatan Jaya 2019.

Kepolisian menyatakan pengoperasian GPS saat berkendara bisa dikenai sanksi denda Rp750 ribu. Di wilayah DKI Jakarta, penilangan terhadap pelanggar aturan ini akan memakai sistem elektronik.

Polisi menilai putusan Mahkamah Konsituti yang menolak uji materi terkait GPS akan memantapkan untuk menilang pengendara yang melanggar.

Polisi kini menetapkan Adi Saputra karena ternyata motor yang dia rusak saat ditilang polisi tidak memiliki dokumen pembelian yang sah.

E-Tilang bikin sejumlah pengendara kendaraan pribadi yang melanggar lalu lintas kapok. Rata-rata pelanggar tidak menyangka telah melakukan pelanggaran.

Pembayaran denda dapat dilakukan di bank tertentu dan pelanggar tidak perlu mengikuti sidang di pengadilan.

Operasi Zebra dilaksanakan rutin setiap tahun, namun angka kecelakaan masih tinggi.

Sigit menyebutkan uji coba yang dimulai hari ini untuk mengetes perolehan bukti pelanggaran.

Uji coba e-Tilang dimulai Oktober
di daerah Sudirma-Thamrin.

Sebanyak 1.076 pengendara ditilang polisi di hari ketiga pemberlakuan aturan ganjil genap.

Mekanisme e-tilang ini bertujuan untuk menutup ruang pemerasan dan penyuapan kepada aparat.

Pengemudi meludahi dan menghina polisi setelah ditilang karena melanggar aturan ganjil genap.

STNK berlaku lima tahun dan harus dilakukan pengesahan setiap satu tahun.

Hakim tunggal Pandu menilai penyitaan SIM C yang dilakukan termohon kepada pemohon sah menurut hukum.

Penggunaan GPS di ponsel diperbolehkan, asal tidak dioperasikan saat menyetir.

Pengemudi yang akan menggunakan GPS di ponsel, diimbau untuk menepikan kendaraannya terlebih dahulu.