Indeks Tax Amnesty

Bank Bukopin telah memproyeksikan, mampu menerima limpahan dana amnesti pajak sebesar Rp20 triliun. Meski demikian realisasi dari penjajajkan awal tersebut tergantung pula dengan kesiapan bank dan wajib pajak dalam mengikuti amnesti pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, para wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan dipungut biaya. Tak hanya itu, program ini pun menjamin kerahasiaan identitas para wajib pajak.

DJP juga akan meluncurkan aplikasi pelayanan tax amnesty dan nomer hotline 1500745.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa sebanyak 19 perusahaan sekuritas masuk dalam kriteria yang akan menampung dana repatriasi dari hasil tax amnesty.

Jokowi mengimbau, kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tax amnesty. “Yang uangnya di dalam negeri di declare, yang uangnya di luar negeri di bawa masuk uangnya (repatriasi). Ini saatnya berpartisipasi untuk Negara,” ungkapnya.

Sosialisasi Tax Amnesty telah dilaksanakan, dalam momentum ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) menggalakkan segala langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk BEI Yogyakarta yang menarget bisa menggaet 20 ribu investor dari Yogyakarta hingga akhir tahun 2016 dengan nilai transaksi lebih dari Rp370 miliar.

Dana dari repatriasi modal dan deklarasi aset program pengampunan pajak diyakini Menteri Keuangan dapat memberikan dampak besar dalam perekonomian nasional, khususnya sektor investasi, sehingga mampu menekan tantangan perekonomian global.

PT PLN (Persero) menganggapi permintaan Kementerian BUMN untuk ikut menyambut repatriasi pasca berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty.

Presiden Joko Widodo mengarahkan Menteri Keuangan untuk menghadiri uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bursa Efek Indonesia dan bank-bank Badan Usaha Milik Negara siaga terkait pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak atau "tax amnesty" yang saat ini sedang menunggu tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disahkan.

Penerapan UU Pengampunan Pajak akan berhasil bila pemerintah melakukan tindak lanjut dengan mengambil langkah-langkah kebijakan seperti reformasi pajak.

Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty bukan upaya pengampunan terhadap pelaku tindak kejahatan keuangan namun bertujuan menarik dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri, terutama di negara suaka pajak atau tax haven sehingga modal pemerintah untuk memercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi bertambah.

Penerapan kebijakan tax amnesty akan diterapkan setelah Lebaran, dimana Keppres sudah keluar dan akan ada tim yang dibentuk dari kementerian terkait, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Menurut Menteri Keuangan, hanya ada tiga kriteria WP yang tidak boleh mengikuti pengampunan pajak yaitu mendapatkan penyidikan, dalam proses peradilan dan menjalani hukuman pidana, seluruhnya atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan tax amnesty bukan pintu masuk kejahatan baru, dan tidak melindungi pelaku pidana.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan jika negara maju memiliki masalahnya sendiri, belum ada sumber pertumbuhan yang mapan. Maka kita mendatangkan inflow sebanyak-banyaknya, agar ekonomi bisa pulih

DPR menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya akan masuk pembahasan rapat paripurna DPR-RI. Persoalan krusial dalam RUU yang gagal disepakati tahun lalu ini satu per satu sudah mencapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Tax amnesty ini jadi taruhan pemerintah dan legislatif. Bagaimana bila tak efektif?

Penerimaan pajak Indonesia per Mei 2016 masih menunjukkan penurunan dibandingkan angka tahun lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain perlambatan ekonomi domestik dan belum pulihnya aktivitas ekspor migas.

Menkeu memproyeksi bahwa pemerintah harus melakukan penghematan belanja sekitar Rp250 triliun, jika kebijakan pengampunan pajak gagal dilaksanakan. Namun pemerintah tetap menyiapkan berbagai program alternatif lain untuk menjaga penerimaan negara dari sektor pajak. Misalnya, dengan melaksanakan program ekstensifikasi dengan lebih serius, melakukan penguatan pemeriksaan pada Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan, serta memeriksa 500 perusahaan modal asing yang selama ini tidak membayar pajak.