Indeks Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengarahkan Menteri Keuangan untuk menghadiri uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bursa Efek Indonesia dan bank-bank Badan Usaha Milik Negara siaga terkait pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak atau "tax amnesty" yang saat ini sedang menunggu tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disahkan.

Penerapan UU Pengampunan Pajak akan berhasil bila pemerintah melakukan tindak lanjut dengan mengambil langkah-langkah kebijakan seperti reformasi pajak.

Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty bukan upaya pengampunan terhadap pelaku tindak kejahatan keuangan namun bertujuan menarik dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri, terutama di negara suaka pajak atau tax haven sehingga modal pemerintah untuk memercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi bertambah.

Penerapan kebijakan tax amnesty akan diterapkan setelah Lebaran, dimana Keppres sudah keluar dan akan ada tim yang dibentuk dari kementerian terkait, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Menurut Menteri Keuangan, hanya ada tiga kriteria WP yang tidak boleh mengikuti pengampunan pajak yaitu mendapatkan penyidikan, dalam proses peradilan dan menjalani hukuman pidana, seluruhnya atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan tax amnesty bukan pintu masuk kejahatan baru, dan tidak melindungi pelaku pidana.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan jika negara maju memiliki masalahnya sendiri, belum ada sumber pertumbuhan yang mapan. Maka kita mendatangkan inflow sebanyak-banyaknya, agar ekonomi bisa pulih

DPR menyetujui RUU tentang Pengampunan Pajak dan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya akan masuk pembahasan rapat paripurna DPR-RI. Persoalan krusial dalam RUU yang gagal disepakati tahun lalu ini satu per satu sudah mencapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Tax amnesty ini jadi taruhan pemerintah dan legislatif. Bagaimana bila tak efektif?

Kebijakan pengampunan pajak bukan barang baru di dunia. Negara-negara maju sudah pernah menerapkannya.

Penerimaan pajak Indonesia per Mei 2016 masih menunjukkan penurunan dibandingkan angka tahun lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain perlambatan ekonomi domestik dan belum pulihnya aktivitas ekspor migas.

Menkeu memproyeksi bahwa pemerintah harus melakukan penghematan belanja sekitar Rp250 triliun, jika kebijakan pengampunan pajak gagal dilaksanakan. Namun pemerintah tetap menyiapkan berbagai program alternatif lain untuk menjaga penerimaan negara dari sektor pajak. Misalnya, dengan melaksanakan program ekstensifikasi dengan lebih serius, melakukan penguatan pemeriksaan pada Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan, serta memeriksa 500 perusahaan modal asing yang selama ini tidak membayar pajak.

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyarankan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU agar bisa menghasilkan hukum yang berkualitas. RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan. Soepriyatno tetap optimis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

Untuk menampung dana repatriasi yang berasal dari tax amnesty, Kementerian Keuangan saat ini tengah mempersiapkan sebuah manajemen investasi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan akan turut serta dalam kerja sama dengan manajemen investasi tersebut.

Danny Darussalam Tax Center mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam perdebatan mengenai tarif tax amnesty.

RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty harus didahului dengan reformasi perpajakan agar tidak mengundang banyak masalah di masa depan.

PBNU akan bahas hukum pengampunan pajak berdasarkan hukum syariah melalui “bahtsul masail”.

Sejumlah pihak menilai kebijakan pengampunan pajak dari Pemerintah tidak akan efektif jika tanpa penguatan institusi perpajakan.

Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak negara.