Indeks Tax Amnesty

RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty harus didahului dengan reformasi perpajakan agar tidak mengundang banyak masalah di masa depan.

PBNU akan bahas hukum pengampunan pajak berdasarkan hukum syariah melalui “bahtsul masail”.

Sejumlah pihak menilai kebijakan pengampunan pajak dari Pemerintah tidak akan efektif jika tanpa penguatan institusi perpajakan.

Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat RI yang memutuskan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak mengundang perdebatan sejumlah anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka menemukan adanya kecocokan sebagian besar nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemerintah masih akan menggenjot pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengantisipasi defisit anggaran.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memanfaatkan Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam menentukan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada sejumlah individu yang menyimpan kekayaan mereka di luar negeri.

Menyusul terungkapnya dokumen-dokumen "Panama Papers" dan masih dibutuhkannya pertemuan lebih lanjut dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat  pada Rabu, memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.