Indeks Tax Amnesty

Menteri-menteri baru yang diumumkan Presiden Joko Widodo akan langsung mengikuti sidang kabinet hari ini. Pada sidang kabinet itu, pemerintah mengagendakan pembahasan tentang pengampunan pajak. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan percepat proses penerbitan instrumen investasi ke pasar modal untuk mensukseskan program amnesti pajak atau "tax amnesty". Melalui langkah percepatan ini diharapkan banyak produk investasi di pasar modal sehingga dapat menampung dana repatriasi yang akan masuk ke Indonesia. Untuk itu, OJK pun melakukan sosialisasi yang isinya memberitahukan bahwa prosesnya akan mudah.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yakin bahwa kebijakan “tax amnesty” dapat mendorong dan menggenjot ekonomi di sektor riil di Indonesia, bahkan bila implementasinya tepat, kebijakan ini bisa membawa pulang bisa mencapai Rp560 triliun.

Efisiensi belanja pemerintah dinilai bisa menjaga defisit anggaran agar tidak melebihi batasnya, yakni sebesar tiga persen terhadap PDB. Upaya itu bisa dilakukan apabila realisasi penerimaan tidak bisa mencapai potensinya dan kemungkinan membahayakan defisit anggaran yang pada semester I-2016 telah mencapai 1,83 persen terhadap PDB.

Pemerintah sedang fokus melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan dilanjutkan ke Ibu Kota-Ibu Kota provinsi lainnya. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan melakukannya di tingkat kabupaten dan kota.

Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang mencapai 110 persen tidak mengindikasikan BTN kesulitan likuiditas. Dengan dana repatriasi yang didapat dari amnesti pajak, BTN dapat menekan angka LDR.

Rapat pleno PBNU melalui forum bahtsul masail "gagal" merumuskan hukum pengampunan pajak (tax amnesty) hingga rapat yang digelar di Pesantren KHAS, Kempek, Cirebon itu ditutup Senin, (25/7/2016). Pembahasan akan kembali dilaksanakan dalam waktu yang belum ditetapkan. 

Puluhan pengusaha di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus menyusul kebijakan pengampunan pajak. Diperkirakan animo pengusaha maupun wajib pajak yang akan berkonsultasi soal pengampunan pajak melonjak pada Agustus 2016.

Legislatif dari Komisi XXI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengimbau masyarakat tidak perlu resah dengan keterlibtan bank asing dalam menghimpun dana Amnesti Pajak (Tax Amnesty), sebab keberadaan bank-bank asing tersebut untuk memudahkan layanan Wajib Pajak (WP) yang ikut serta dalam program Tax Amnesty

Dengan adanya instrumen investasi berbasis syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki kelebihan untuk menarik minat para wajib pajak untuk menampung dana repatriasi. Karenanya, BSM berani menargetkan dapat menggalang dana hasil program amnesti pajak sebesar Rp10 triliun.

BNI membidik limpahan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak sebesar Rp75 triliun, yang likuiditas tersebut akan memungkinkan perseroan untuk memperluas ruang penurunan suku bunga pinjaman.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, deklarasi harta wajib pajak dalam program amnesti pajak sudah mencapai Rp400 miliar. Sementara, Surat Pemberitahuan (SP) yang sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka program pengampunan pajak, kata Mardiasmo, sudah lebih dari 20 berkas.

Apindo menilai kebijakan tax amnesty dapat mendorong perkembangan industri lokal, sebab dengan adanya tax amnesty ini, maka kredit untuk sektor riil akan bergulir lebih kencang seiring dengan ketersediaan dana yang lebih besar.

Melalui program amnesti pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017 pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak dari seluruh kalangan untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan hanya membayar uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.

Selain manajer investasi dan perdagangan efek, bank persepsi akan menjadi salah satu pintu masuk atau gateway investasi hasil amnesti pajak. Teken kontrak bersama empat bank persepsi menandai resminya penyerahan mandat tahap pertama untuk menerima dana repatriasi.

Pada acara 'Sosialisasi Amnesti Pajak' di Jakarta, Kamis (21/7/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan amnesti pajak menunjukkan bahwa negara mencintai para pengusahanya.

BEI akan membebaskan biaya pencatatan saham perdana bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya hingga amnesti pajak mulai berlaku. Dengan begitu, akan banyak perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI sehingga menambah pilihan dan memperdalam pasar modal Indonesia untuk menampung dana repatriasi.

OJK akan memasukkan dana repatriasi ke dalam tiga instrumen investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal domestik tersebut nantinya dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya infrastruktur.

Presiden Jokowi melakukan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada sejumlah pelaku usaha di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2016) sore.

Bank Bukopin telah memproyeksikan, mampu menerima limpahan dana amnesti pajak sebesar Rp20 triliun. Meski demikian realisasi dari penjajajkan awal tersebut tergantung pula dengan kesiapan bank dan wajib pajak dalam mengikuti amnesti pajak.