Indeks Tax Amnesty

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) menyiapkan ruangan khusus bagi para wajib pajak yang ingin berkonsultasi dan memanfaatkan pemberlakuan tax amnesty dari pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi tax amnesty, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri seperti Hongkong, London dan Singapura.

Pro dan kontra muncul saat pemerintah menetapkan sejumlah bank persepsi dana repatriasi hasil tax amnesty. Jika pada awalnya hanya ditunjuk empat bank BUMN, kemudian ditambah bank swasta nasional menjadi tujuh bank. Belakangan, ditambah lagi menjadi 19 bank yang di dalamnya terdapat bank asing.

Pemerintah telah menunjuk 18 bank persepsi khusus untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Empat di antaranya merupakan bank asing. Mengapa harus melibatkan bank asing?

Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?

Pemerintah Afrika Selatan sukses menjalankan kebijakan tax amnesty di negerinya. Sementara Argentina, Chili dan Kolumbia gagal. Pemerintahan Jokowi dituntut melakukan reformasi perpajakan.

Jokowi menegaskan, bahwa tax amnesty ini adalah yang terakhir. Karena nanti setelah keterbukaan sudah tidak ada lagi yang namanya tax amnesty.

Presiden Jokowi mengatakan, amnesti pajak tidak hanya berlaku untuk konglomerat saja, tetapi juga diperuntukkan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Presiden Jokowi berkeyakinan bahwa pemerintah akan memenangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak yang sudah diajukan permohonan uji materiilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden mengatakan akan ada banyak dana repatriasi yang masuk ke Indonesia pada minggu ketiga-keempat Agustus dan awal September. Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi amnesti pajak di kalangan pengusaha di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Dana repatriasi dapat menjadi sarana oleh pihak-pihak yang ingin melakukan investasi langsung ke sektor UMKM.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kanan) berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat koordinasi terkait pengamanan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Mabes Polri, Jakarta .

Rosan menyambut baik kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan melihat kinerja dan prestasinya di bidang perekonomian.

Menteri-menteri baru yang diumumkan Presiden Joko Widodo akan langsung mengikuti sidang kabinet hari ini. Pada sidang kabinet itu, pemerintah mengagendakan pembahasan tentang pengampunan pajak. 

Pemerintah sedang fokus melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan dilanjutkan ke Ibu Kota-Ibu Kota provinsi lainnya. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan melakukannya di tingkat kabupaten dan kota.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan percepat proses penerbitan instrumen investasi ke pasar modal untuk mensukseskan program amnesti pajak atau "tax amnesty". Melalui langkah percepatan ini diharapkan banyak produk investasi di pasar modal sehingga dapat menampung dana repatriasi yang akan masuk ke Indonesia. Untuk itu, OJK pun melakukan sosialisasi yang isinya memberitahukan bahwa prosesnya akan mudah.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yakin bahwa kebijakan “tax amnesty” dapat mendorong dan menggenjot ekonomi di sektor riil di Indonesia, bahkan bila implementasinya tepat, kebijakan ini bisa membawa pulang bisa mencapai Rp560 triliun.

Efisiensi belanja pemerintah dinilai bisa menjaga defisit anggaran agar tidak melebihi batasnya, yakni sebesar tiga persen terhadap PDB. Upaya itu bisa dilakukan apabila realisasi penerimaan tidak bisa mencapai potensinya dan kemungkinan membahayakan defisit anggaran yang pada semester I-2016 telah mencapai 1,83 persen terhadap PDB.

Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang mencapai 110 persen tidak mengindikasikan BTN kesulitan likuiditas. Dengan dana repatriasi yang didapat dari amnesti pajak, BTN dapat menekan angka LDR.

Rapat pleno PBNU melalui forum bahtsul masail "gagal" merumuskan hukum pengampunan pajak (tax amnesty) hingga rapat yang digelar di Pesantren KHAS, Kempek, Cirebon itu ditutup Senin, (25/7/2016). Pembahasan akan kembali dilaksanakan dalam waktu yang belum ditetapkan.