Indeks Tax Amnesty

Sejak 14 Agustus 2016, DJP Kementerian Keuangan akan tetap membuka layanan amnesti pajak (tax amnesty) pada akhir pekan.

Ekonomi Indonesia saat ini sedang memburuk. Terjadi tiga kali revisi angka pemotongan anggaran oleh pemerintah adalah salah satu tandanya. Selain itu, target penerimaan pajak meleset sampai Rp234 trilliun pada 2015, terjadi defisit anggaran mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan APBN-P 2016, dan penerimaan tax amnesty yang kurang dari satu persen meskipun sudah satu bulan dirilis.

Hasil riset dari DBS Group Research memproyeksikan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau rasio pajak bisa mencapai 11,5 persen apabila target penerimaan amnesti pajak terpenuhi.

Pemerintah melakukan pemotongan anggaran dalam APBN 2016. Langkah ini merupakan antisipasi dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tidak mencapai target. Bolong penerimaan diperkirakan lebih dari Rp200 triliun. Bagaimana bisa?

Jokowi juga mengatakan saat ini DPR juga telah mendukung langkah pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak seperti mulusnya pengesahan UU Pengampunan Pajak.

UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak telah diajukan ke Mahkamah Agung guna dilakukan uji materi. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan sepenuhnya mempertahankan UU Amnesti Pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sentimen negatif sebenarnya juga rutin diarahkan kepada Malaysia dan Australia, dua tetangga yang lain. Namun terhadap Singapura rasanya begitu lain. Mereka terasa lebih menyebalkan, kadang terlihat brengsek, justru karena – salah satunya-- mereka hanyalah negara dengan ukuran kurcaci dibanding Indonesia. Justru karena luas wilayahnya hanya seuprit, justru karena mereka begitu kecil!

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) menyiapkan ruangan khusus bagi para wajib pajak yang ingin berkonsultasi dan memanfaatkan pemberlakuan tax amnesty dari pemerintah.

Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi tax amnesty, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri seperti Hongkong, London dan Singapura.

Pro dan kontra muncul saat pemerintah menetapkan sejumlah bank persepsi dana repatriasi hasil tax amnesty. Jika pada awalnya hanya ditunjuk empat bank BUMN, kemudian ditambah bank swasta nasional menjadi tujuh bank. Belakangan, ditambah lagi menjadi 19 bank yang di dalamnya terdapat bank asing.

Pemerintah telah menunjuk 18 bank persepsi khusus untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Empat di antaranya merupakan bank asing. Mengapa harus melibatkan bank asing?

Pemerintah Afrika Selatan sukses menjalankan kebijakan tax amnesty di negerinya. Sementara Argentina, Chili dan Kolumbia gagal. Pemerintahan Jokowi dituntut melakukan reformasi perpajakan.

Jokowi menegaskan, bahwa tax amnesty ini adalah yang terakhir. Karena nanti setelah keterbukaan sudah tidak ada lagi yang namanya tax amnesty.

Presiden Jokowi mengatakan, amnesti pajak tidak hanya berlaku untuk konglomerat saja, tetapi juga diperuntukkan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Presiden Jokowi berkeyakinan bahwa pemerintah akan memenangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak yang sudah diajukan permohonan uji materiilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden mengatakan akan ada banyak dana repatriasi yang masuk ke Indonesia pada minggu ketiga-keempat Agustus dan awal September. Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi amnesti pajak di kalangan pengusaha di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Dana repatriasi dapat menjadi sarana oleh pihak-pihak yang ingin melakukan investasi langsung ke sektor UMKM.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kanan) berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat koordinasi terkait pengamanan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Mabes Polri, Jakarta .

Rosan menyambut baik kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan melihat kinerja dan prestasinya di bidang perekonomian.