Indeks Swasembada Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia pada 2024 melakukan swasembada jagung.

Presiden Jokowi mengunjungi Balai Padi milik Kementerian Pertanian di Subang, Jawa Barat sebagai upaya memastikan ketersediaan pangan.

Presiden Jokowi ingin ketahanan pangan dimulai dari keunggulan dan kondisi setiap daerah.

Pangan punya peran vital dalam kehidupan. Lalu bagaimana potensi geografis Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional?

Stok pangan tercukupi, namun kualitas dan keamanannya tergolong rendah. Pasokan rentan karena bencana alam dan dampak dari perubahan iklim.

Selain kebijakan impor, tampaknya pemerintah sendiri kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.

Kadin mengklaim sudah mendampingi jutaan petani kelapa sawit dan cabai. 

Usulan memilih Myanmar dan Kamboja dilatarbelakangi biaya investasi yang cukup terjangkau untuk membuka ladang padi. Selain itu, investasi daging juga bisa dilakukan di Australia.

Kementan mengklaim kebijakan impor bawang putih hingga 2021 perlu dilakukan sebagai kompensasi produksi yang tak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Prabowo memang populis banget, tetapi bukan berarti Jokowi tak memakai retorika populisme.

Ketahanan pangan tak cuma soal impor atau narasi swasembada, tapi bagaimana negara seperti Singapura justru dianggap punya indeks ketahanan pangan yang mumpuni.

Soal pangan, petahana pamer ia mengurangi impor jagung, sedangkan lawannya masih teriak "swasembada!"

"Tahun 1984, jumlah penduduk Indonesia 160 juta jiwa, sementara sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai".

Orde Baru memang masih impor meski swasembada. Tapi swasembada mereka rapuh dan hanya berlangsung dalam tempo singkat.

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menilai impor jagung saat mendekati musim panen menunjukkan pemerintah tidak serius urus pangan.

Kempanye Titiek Soeharto yang getol mempromosikan Orde Baru dinilai tak lebih hanya upaya menaikkan elektabilitas politiknya saja.

Ahmad Muzani mengklaim pernyataan Titiek Soeharto hanya bermaksud ingin mengembalikan swasembada pangan Indonesia seperti di masa Orde Baru.

Berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, justru dianggap akibat kebijakan Soeharto.

Konsep swasembada yang ditawarkan Prabowo dinilai tidak ada yang baru, bahkan sudah dipraktikkan di era Jokowi.

"Saya kira impor itu kalau yang masih kurang dan kita butuh ya impor. Tapi tidak berlebihan kan, jadi harus seimbang saja."