Indeks Swasembada Pangan

Kempanye Titiek Soeharto yang getol mempromosikan Orde Baru dinilai tak lebih hanya upaya menaikkan elektabilitas politiknya saja.

Ahmad Muzani mengklaim pernyataan Titiek Soeharto hanya bermaksud ingin mengembalikan swasembada pangan Indonesia seperti di masa Orde Baru.

Berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, justru dianggap akibat kebijakan Soeharto.

Konsep swasembada yang ditawarkan Prabowo dinilai tidak ada yang baru, bahkan sudah dipraktikkan di era Jokowi.

"Saya kira impor itu kalau yang masih kurang dan kita butuh ya impor. Tapi tidak berlebihan kan, jadi harus seimbang saja."

“Pada satu titik memang kita harus menuju ke sana," ucap Kepala BPS Suhariyanto.

Indonesia meraih swasembada pangan pada 1984 tetapi tidak bertahan lama dan masih mengimpor beras dari negara lain.

Presiden Jokowi menargetkan swasembada kedelai terjadi pada 2017. Namun yang terjadi justru impor kedelai makin tinggi.

Pelibatan TNI dalam upaya kegiatan ketahanan pangan tak hanya soal tenaga pendamping pertanian di sawah, tapi juga mendorong petani menjual gabah ke Perum Bulog.

PT Berdikari tak sementereng namanya, belitan utang Rp600 miliar hingga buruknya tata kelola manajemen menambah kemelut BUMN ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kenaikan produktivitas pangan Indonesia harus mencapai lebih dari tiga persen pada setiap tahun.

TNI Angkatan Darat membuat apa yang disebut Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu. Salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Bagaimana bentuk pelayanan para serdadu ini kepada petani setempat dengan cara serba mengandalkan mesin?

Program percetakan sawah baru untuk memacu produksi padi bisa memukul balik pembangunan pertanian pangan, bahkan pertanian secara umum, di Indonesia.

Kementerian Pertanian menilai kerja sama dengan TNI adalah "langkah bagus" untuk membantu petani serta menggenjot produksi beras nasional.

Proyek swasembada beras dengan melibatkan TNI turun ke sawah tidak punya landasan hukum yang mengikat.

Proyek Kementerian Pertanian dan TNI dengan melibatkan serdadu di tingkat kecamatan mengabaikan petani sebagai subjek mandiri di lahan mereka sendiri.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi terkait pangan masih belum membawa Indonesia pada kedaulatan pangan secara permanen.

Indonesia dinilai tak hanya dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri saja, namun bisa menjadi negara pengekspor terbesar di dunia.

Atas nama swasembada pangan, pemerintah melibatkan TNI dalam program aktivitas pertanian di pedesaan. Mirip dengan ABRI Masuk Desa di masa Orde Baru.

Menristek Dikti meminta perguruan tinggi mendukung target swasembada pangan melalui penerapan hasil-hasil riset di bidang pertanian maupun peternakan.