Indeks Swasembada Pangan

Usai dilantik, Amran Sulaiman kembali menargetkan swasembada pangan, utamanya beras dan jagung. Mungkinkah?

Pernyataan Jokowi di Rakernas PDIP mengingatkan kita soal janji politiknya yang mencantumkan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Nawacita.

Prabowo menyebut jika terjadi keadaan darurat seperti perang, negara-negara pengekspor bahan makanan tidak akan menjualnya ke Indonesia.

Presiden Jokowi minta bacapres PDIP Ganjar Pranowo menyiapkan perencanaan dengan matang terkait kedaulatan pangan.

Eliza menyebut, Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan produksi beras akibat adanya El Nino.

Indonesia kembali berstatus upper middle income. Namun kita masih terancam kelaparan karena indeks ketahanan pangan tetap tergolong moderate.

Pemerintah berharap swasembada pangan bisa tembus di pasar internasional.

Jokowi berharap Indonesia dalam 5 tahun ke depan dapat mencapai target mandiri dalam ketahanan pangan, termasuk tidak lagi mengimpor gula dari negara lain.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia pada 2024 melakukan swasembada jagung.

Presiden Jokowi mengunjungi Balai Padi milik Kementerian Pertanian di Subang, Jawa Barat sebagai upaya memastikan ketersediaan pangan.

Presiden Jokowi ingin ketahanan pangan dimulai dari keunggulan dan kondisi setiap daerah.

Pangan punya peran vital dalam kehidupan. Lalu bagaimana potensi geografis Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional?

Stok pangan tercukupi, namun kualitas dan keamanannya tergolong rendah. Pasokan rentan karena bencana alam dan dampak dari perubahan iklim.

Selain kebijakan impor, tampaknya pemerintah sendiri kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.

Kadin mengklaim sudah mendampingi jutaan petani kelapa sawit dan cabai. 

Usulan memilih Myanmar dan Kamboja dilatarbelakangi biaya investasi yang cukup terjangkau untuk membuka ladang padi. Selain itu, investasi daging juga bisa dilakukan di Australia.

Kementan mengklaim kebijakan impor bawang putih hingga 2021 perlu dilakukan sebagai kompensasi produksi yang tak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Prabowo memang populis banget, tetapi bukan berarti Jokowi tak memakai retorika populisme.