Indeks Surat Berharga Negara

Utang pemerintah pada April didominasi oleh SBN mencapai Rp6.228 triliun, sementara pinjaman tercatat senilai Rp811 triliun atau 11,53 persen.

Utang pemerintah mencapai Rp7.052 triliun atau setara dengan 40,39 persen terhadap PDB Indonesia pada akhir Maret 2022.

Pemerintah memprioritaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai kebutuhan belanja dibanding menerbitkan SBN.

Alokasi SBSN atau sukuk negara untuk Proyek Strategis Nasional Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang sebesar Rp5,6 triliun.

Selama periode 27-30 September 2021 tercatat Rp5,76 triliun dari modal asing keluar Indonesia.

Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp98 triliun.

Sri Mulyani sebut penerbitan surat utang sampai Maret 2021 sudah mencapai lebih dari separuh target penerbitan semester I 2021.

Masa penawaran ORI018 dibuka pada 1-21 Oktober 2020. Pemerintah menawarkan ORI018 dengan kupon tetap 5,7 persen per tahun.

BI telah melakukan pembelian SBN secara langsung di pasar perdana senilai Rp183,48 T. Ini bagian dari skema burden sharing.

Nilai utang tersebut mengalami kenaikan Rp160,07 triliun dari posisi Juli 2020.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Bank Indonesia tetap dapat membeli surat berharga negara (SBN) pada 2021.

Selama tekanan pasar Maret-April 2020, suku bunga SBN pemerintah sempat mengalami lonjakan, begitu pula penawaran dari pasar sempat mengalami penurunan.

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang bakal mencapai Rp1.002 triliun sebagai imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen.

Nilai itu diperoleh dari hasil pembelian SBN di pasar sekunder maupun pasar perdana.

Wamenkeu Suhasil mengatakan target pembiayaan utang pada APBN 2020 berada di angka Rp1.006,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang per April 2020 setara 22,2 persen.

Peminat dalam lelang surat berharga negara (SBN) mengalami penurunan tajam di masa darurat COVID-19.

Realisasi SBN secara netto per 20 November 2019 menyentuh Rp457 triliun. Nilai itu melampaui target penerbitan SBN netto sesuai APBN 2019 senilai Rp388,6 triliun.

Pemerintah menjamin Surat Berhaga Negara (SBN) Syariah atau Sukuk lewat undang-undang.

Dari total penjualan tersebut, berdasarkan data DJPPR jumlah investor baru yang membeli SBR007 tercatat sejumlah 9.956 investor dan 55,05 persennya merupakan generasi milenial.

Utang pemerintah pusat tercatat senilai Rp4.570 triliun per Juni 2019. Meski menurun dibandingkan posisi pada Mei 2019, utang pemerintah itu lebih tinggi daripada catatan bulan Juni 2018.