Proyek Infrastruktur yang Dibiayai SBSN Capai Rp22,53 Triliun

tirto.id - Pembiayaan proyek infrastruktur negara melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2018 dianggarkan sebesar Rp22,53 triliun. Angka ini lebih besar daripada anggaran 2017 yang sebesar Rp16,76 triliun.

Kenaikan anggaran pada 2018 tersebut untuk membiayai 587 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada 7 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan indonesia, serta Badan Standardisasi Nasional.

Sementara itu pada 2017, proyek yang didanai oleh SBSN ada sebanyak 590 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada 3 K/L, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Luky Alfirman merincikan jumlah proyek yang didanai SBSN untuk tahun anggaran 2018, meliputi:

1. 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp7 triliun.

2. 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kemen-PUPR dengan nilai pembiayaan Rp7,5 triliun.

3. 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp5,28 triliun.

4. 8 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp350 miilar.

5. 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp1,50 triliun.

6. 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag senilai Rp355 miliar.

7. 3 proyek pembangunan taman nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp51 miliar.

8. 2 proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp315 miliar.

9. 1 proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional senilai Rp50 miliar.

10. 2 proyek pembangunan laboratorium di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia senilai Rp120 miliar.

Luky mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang kini menjadi fokus pemerintah Indonesia dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih terjaga. Diciptakannya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), diharapkan dapat melancarkan proses pembangunan.

"Diluncurkannya PKE cukup membantu menggerakan perekonomian kita di kuartal III dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen. Diharapkan di akhir tahun bisa tumbuh lebih baik dari 2016," ujar Luky di Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat (22/12/2017).

Adapun SBSN sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar syariah; menciptakan benchmark pasar keuangan syariah di dalam dan luar negeri; perluas basis investor; serta memberikan alternatif investasi bagi para investor.

"Jadi pembiayaan tidak hanya untuk budget financing atau menutup defisit, tapi juga untuk membiayai proyek secara langsung," ucap Luky.

Luky lalu menambahkan bahwa dari tahun ke tahun potensi kinerja SBSN semakin meningkat. Namun dari segi minat penggunaan dan potensi kontribusi dalam memberikan manfaat pembangunan bagi masyarakat umum, perlu ditingkatkan.

"Tapi harus diakui kita berproses dan banyak tantangan yang harus dihadapi," ucapnya.