Indeks Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan industri bergeliat, nyatanya dari sisi konsumen belum semuanya mencatatkan perbaikan signifikan. Hanya konsumsi masih lemah.

Sri Mulyani sebut defisit APBN 2019 berada di angka Rp348,7 triliun lebih tinggi dari target Rp296 triliun atau setara 1,84 persen dari PDB.

Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan subsidi dan defisit anggaran untuk RAPBN 2021 hari ini.

Hipmi dan Ekonom Indef ragu penempatan dana Rp30 triliun di Himbara bisa maksimal menggenjot ekonomi.

Sri Mulyani menyatakan Bappenas dan Kemenkeu tidak akan memberi izin bagi K/L melakukan belanja barang yang akan diserahkan ke daerah tanpa tanda tangan pemda.

Dari total Rp42,36 triliun itu, Kemenkeu membaginya pada dua sumber dana. Rp33,86 triliun diperoleh dari rupiah murni, sisanya Rp8,50 triliun berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).

Sri Mulyani mengatakan integrasi bansos dan subsidi ini menjadi penting lantaran pandemi Corona atau COVID-19 telah menunjukkan berbagai masalah dalam penyaluran bantuan.

Menkeu Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Q1 2021 bisa mencapai setidaknya 4 persen usai pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II dipangkas lagi dari 3,1 persen jadi 3,8 persen.

Pemerintah memotong alokasi anggaran THR Rp5,5 triliun karena THR Presiden, Wapres, menteri, pejabat, hingga DPR tak diberikan di tahun ini.

Defisit APBN pada bulan Maret 2020 tercatat Rp76,4 triliun.

Sri Mulyani menambah 11 sektor usaha yang bakal menerima keringanan pajak di luar mereka yang sudah masuk daftar dalam stimulus II.

Penerimaan negara masih tumbuh 7,7 persen di sepanjang Maret 2020, disumbang tingginya PNBP.

Sri Mulyani meminta Anies memanfaatkan lebih dulu sederet pos anggaran jumbo milik Pemprov yang ia yakini belum direalokasikan.

Febrio Nathan Kacaribu dilantik sebagai Kepala BKF menggantikan Suahasil Nazara yang diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Perppu berikan kekebalan hukum bagi KSSK selama bertugas di tengah pandemi COVID-19, Sri Mulyani jamin tak ada "free rider".

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menerbitkan recovery bond untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.

Ada 6.270.656 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT per 9 Maret 2019.

Rencana pemerintah merelaksasi PPh 21 dinilai belum cukup efektif menahan perlambatan ekonomi akibat Corona dan tak menguntungkan karyawan.

Sri Mulyani masih memantau tekanan ekonomi global terhadap IHSG dan fundamental industri keuangan.