Indeks Sri Mulyani Indrawati

Menkeu Sri Mulyani ukur dampak pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan oleh MA.

Kemenkeu dan BKN melakukan kerja sama untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

Menurut Sri Mulyani, untuk mendorong sinergitas kebijakan, kementerian dan lembaga tak bisa bergerak sendiri-sendiri.

Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia tak begitu terdampak perang dagang Amerika-Cina. Sebab, RI tidak menjadi bagian dari arus supply-chain perdagangan dunia.

Kemenkeu melakukan penagihan melalui surat tertulis dan berkoordinasi dengan Minarak Lapindo Jaya soal peningkatan kualitas aset yang dijaminkan seperti catatan BPK pada 2015.

Pemerintah memberlakukan sanksi denda sebesar 0,5 persen bagi eksportir yang tidak bisa membawa pulang devisa hasil Sumber Daya Alamnya (DHE SDA) ke dalam negeri.

Menkeu Sri Mulyani akan menerapkan besaran cukai plastik di Indonesia, yakni Rp30.000 per kilogram

Penerbitan green bond atau sukuk hijau merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait isu perubahan iklim dan lingkungan. 

Menkeu Sri Mulyani akan memberikan insentif ke Pemda yang bisa menggenjot ekspor dan investasi.

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen dengan PMTB yang mencapai Rp5,823,2 triliun

Pemerintah akan menerapkan jurus baru untuk menarik pajak Google, Faceebook, dan lain-lain dalam waktu dekat.

Menurut Sri Mulyani, pemberian subsidi diperlukan agar beban para pengembang di tahap awal pengoperasian bisa lebih ringan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pembangunan PLTP unit 2 Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) bebas dari konflik kepentingan dan korupsi.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg turut andil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tahun 2019.

Pencabutan aturan pajak e-commerce dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin menghindari penggiringan opini lantaran kebijakan ini termasuk isu yang sensitif.

Kemenkeu memundurkan batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan (PPh OP), dari seharusnya 31 Maret 2019 menjadi 1 April 2019.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, lambatnya proses KPBU yang sempat dikeluhkan oleh Kadin akan segera ditingkatkan kecepatannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Menurut Sri Mulyani utang yang ditarik pemerintah kini sudah bergeser dengan memprioritaskan sumber dari domestik dengan denominasi rupiah ketimbang luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, pengelolan aset Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah pusat banyak yang belum optimal dan tak produktif.