Indeks Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan banyak rekomendasi kebijakan dari para peneliti dan akademisi di Indonesia terkait tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

Menkeu Sri Mulyani sedang menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research and Development (R&D) serta pelatihan untuk karyawan perusahaan.

Realisasi dana bansos pada Januari 2019 sudah mencapai Rp15,1 triliun. Angka itu setara tiga kali lipat realisasi dana bansos pada Januari 2018, yang hanya Rp5,3 triliun.  

Penerapan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dinilai sebagai penyebab harga avtur di Indonesia menjadi mahal.

Sri Mulyani menjelaskan dari utang tersebut pemerintah mampu memberikan manfaat bagi perekonomian, seperti menjaga stabiltias ekonomi, membangun infrastruktur dan menekan angka kemiskinan.

Kementerian PUPR masih mengkaji soal kenaikan harga hunian rumah bersubdisi sebesar 3 sampai 7,75 persen dan masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mendorong para pedagang online untuk berpindah ke market place e-commerce di Indonesia seperti Bukalapak, JD.id , Tokopedia.

Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018.

The Banker nobatkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga ketahanannya di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang 2018.
 

Sri Mulyani ubah biro komunikasi Kemenkeu dan beralih menggunakan sosial media.

Peraturan Menteri Keuangan baru tentang perluasan fasilitas libur pajak (tax holiday) telah diberlakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken aturan itu pada 26 November lalu.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir Oktober 2018 masih tertahan di angka 5,17 persen. 

Sri Mulyani menerangkan bahwa utang negara dalam APBN selama masa pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk program produktif.

Sri Mulyani dan Luhut dianggap melanggar Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu.

Selain mengandalkan APBN, Pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Klaim mendongkrak pariwisata dan investasi, yang belum tentu akurat, selalu jadi gula-gula dari pertemuan tahunan ini.

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, target tersebut bisa tercapai apabila pertumbuhan investasi terjaga di atas kisaran 7 persen.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, ketidakdisiplinan membayar premi adalah salah satu faktor yang memicu defisit BPJS Kesehatan.

“Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?” cuit Zulhas.