Indeks sri mulyani indrawati

Di Balik Keputusan Sri Mulyani Batalkan Aturan Pajak e-Commerce
Pencabutan aturan pajak e-commerce dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin menghindari penggiringan opini lantaran kebijakan ini termasuk isu yang sensitif.

Sri Mulyani: Batas Akhir Pelaporan SPT Online Mundur Jadi 1 April
Kemenkeu memundurkan batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan (PPh OP), dari seharusnya 31 Maret 2019 menjadi 1 April 2019.

Kadin Keluhkan Soal KPBU, Sri Mulyani: Akan Kami Percepat
Menkeu Sri Mulyani menyatakan, lambatnya proses KPBU yang sempat dikeluhkan oleh Kadin akan segera ditingkatkan kecepatannya.

Sri Mulyani Minta K/L Gunakan Kartu Kredit untuk Belanja Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Jawab Tudingan Prabowo, Sri Mulyani: Saya Tidak Hobi Cetak Utang
Menurut Sri Mulyani utang yang ditarik pemerintah kini sudah bergeser dengan memprioritaskan sumber dari domestik dengan denominasi rupiah ketimbang luar negeri.

Sri Mulyani Sebut Banyak Aset BLU yang Tidak Produktif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, pengelolan aset Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah pusat banyak yang belum optimal dan tak produktif.

Menkeu Ingin Banyak Rekomendasi Terkait Tata Kelola BPJS Kesehatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan banyak rekomendasi kebijakan dari para peneliti dan akademisi di Indonesia terkait tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

Menkeu Siapkan Insentif Pajak Bagi Perusahaan yang Lakukan Riset
Menkeu Sri Mulyani sedang menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research and Development (R&D) serta pelatihan untuk karyawan perusahaan.

Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp15,1 Triliun pada Januari 2019
Realisasi dana bansos pada Januari 2019 sudah mencapai Rp15,1 triliun. Angka itu setara tiga kali lipat realisasi dana bansos pada Januari 2018, yang hanya Rp5,3 triliun.

PPN 10 Persen Dinilai Jadi Penyebab Harga Avtur di Indonesia Mahal
Penerapan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dinilai sebagai penyebab harga avtur di Indonesia menjadi mahal.

Dikritik Soal Utang, Sri Mulyani : Jangan Lihat Nominalnya
Sri Mulyani menjelaskan dari utang tersebut pemerintah mampu memberikan manfaat bagi perekonomian, seperti menjaga stabiltias ekonomi, membangun infrastruktur dan menekan angka kemiskinan.

Harga Rumah Subsidi Naik Masih Tunggu Persetujuan Sri Mulyani
Kementerian PUPR masih mengkaji soal kenaikan harga hunian rumah bersubdisi sebesar 3 sampai 7,75 persen dan masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kemenkeu akan Dorong Pedagang Online Masuk ke Market Place
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mendorong para pedagang online untuk berpindah ke market place e-commerce di Indonesia seperti Bukalapak, JD.id , Tokopedia.

Menkeu Resmikan Jembatan yang Dibiayai Sukuk di Maluku
Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018.

Sri Mulyani Kembali Peroleh Predikat Menteri Keuangan Terbaik
The Banker nobatkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga ketahanannya di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang 2018.

Sri Mulyani: Komunikasi Kemenkeu Andalkan Sosmed
Sri Mulyani ubah biro komunikasi Kemenkeu dan beralih menggunakan sosial media.

Isi Aturan Baru Soal Perluasan Tax Holiday yang Terbit Pekan Ini
Peraturan Menteri Keuangan baru tentang perluasan fasilitas libur pajak (tax holiday) telah diberlakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken aturan itu pada 26 November lalu.

Pertumbuhan Ekonomi RI Hingga Akhir Oktober 2018 Masih 5,17 Persen
Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir Oktober 2018 masih tertahan di angka 5,17 persen.

Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan Utang Selama 4 Tahun Jokowi-JK
Sri Mulyani menerangkan bahwa utang negara dalam APBN selama masa pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk program produktif.

Sri Mulyani dan Luhut Dilaporkan ke Bawaslu karena Pose Jari di IMF
Sri Mulyani dan Luhut dianggap melanggar Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu.
Masuk tirto.id







