tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan negara pada Maret 2020 masih tumbuh 7,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Relisasinya mencapai Rp375,9 triliun atau 16,8 persen dari target APBN.
“Posisi 31 Maret 2020. Pendapatan negara tumbuh 7,7 persen. Tidak berkaitan kegiatan ekonomi karena pergeseran pembayaran dividen dari BUMN jadi muncul dalam bentuk PNBP melonjak,” ucap Sri Mulyani dalam teleconference bersama wartawan, Jumat (17/4/2020).
Meski penerimaan meningkat, kata Sri Mulyani, bukan berarti perekonomian Indonesia baik-baik saja. Pasalnya peningkatan ini berasal dari lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh paling pesat selama Maret 2020 di kisaran 35,8 persen.
Peningkatan PNBP sendiri disumbang oleh percepatan pembayaran dividen BUMN sehingga PNBP bisa mencapai Rp96 triliun per Maret 2020 atau 26,2 persen dari target APBN. Ia bilang banyak perusahaan BUMN menggelar RUPS lebih cepat dan menyetor dividen ke negara lebih lekas.
Faktor peningkatan kedua yang diakui Sri Mulyani berasal dari lonjakan penerimaan Bea Cukai. Ia bilang pandemi Corona dan ancaman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memaksa perusahaan rokok mempercepat pembelian pita cukai yang menyumbang lonjakan penerimaan bea cukai di kisaran 23,6 persen.
Hingga akhir bulan lalu, realisasi penerimaan cukai rokok mencapai Rp223,1 triliun tau 17,2 persen dari target APBN.
Di luar itu, praktis penerimaan lain mengalami pukulan. Pendapatan pajak misalnya kontraksi 2,5 persen. Realisasinya hanya Rp279,9 triliun atau 15 persen dari target APBN. “Pendapatan pajak kita hampir sama atau stagnan,” ucap Sri Mulyani.
Di sisi lain, ia juga mencatat belanja negara pada Maret 2020 hanya tumbuh 0,1 persen. Ia bilang perlambatan ini terjadi dari pos belanja kementerian/lembaga atau (K/L).
Maret 2020 ini hanya terealisasi Rp909,6 triliun atau 15,7 persen dari target APBN dan hanya tumbuh 11 persen melambat dari periode lalu di 24,8 persen.
Belanja non K/L juga hanya tumbuh 2,2 persen dengan realisasi Rp773,9 triliun atau 17,4 persen dari target APBN.
Di sisi lain transfer ke daerah mengalami kontraksi 7,7 persen. Realisasinya hanya Rp784,9 triliun atau hanya 21,3 persen dari target APBN.
Kontraksi terbesar dialami oleh dana desa dengan minus 28,6 persen. Realisasinya hanya Rp7,2 triliun atau hanya 10 persen dari target APBN.
“Ada beberapa daerah yang belum selesaikan dari sisi APBD. Maka dari sisi transfer ke daerah masih mengalami hambatan,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
