Sejumlah buruh yang akan demo ditangkap dan empat jurnalis diintimidasi saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saat Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi menyebutkan, pada 2020 Kartu Indonesia Pintar-kuliah (KIP-kuliah) akan menjangkau 818 ribu mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD-DPR RI, Presiden Jokowi menyindir para anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Aliansi buruh Gebrak mengecam berbagai aksi pengadangan yang dilakukan aparat kepolisian dan TNI terhadap massa buruh yang hendak berdemo di depan Gedung MPR/DPR, hari ini.
Lima puluhan massa buruh Konferederasi Serikat Nasional (KSN) Bandung yang akan berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan dipaksa pulang oleh polisi.
Dalam pidato kenegaraan, Jokowi bicara beberapa hal baru seperti pemindahan ibukota. Ada pula yang tak lagi dia bicarakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan soal menghilangkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.
Merespons pidato Kenegaraan Jokowi saat Sidang Tahunan MPR, Kontras mengkhawatirkan pemerintah melupakan isu serius Indonesia, salah satunya pelanggaran HAM berat
Massa buruh yang berdemonstrasi menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan diadang oleh aparat kepolisian di depan Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jumat (16/8/2019).
Sejumlah pejabat negara dan elit politik telah hadir dalam acara Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi.
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di persimpangan Senayan, Jakarta sebelum gerbang gedung DPR.