Indeks Sidang Sengketa Pemilu 2019

KPU RI pun akan mengumpulkan perwakilan-perwakilan KPU provinsi dan tim kuasa hukum untuk koordinasi menjelang sidang sengketa Pileg 2019 di MK.

Keyakinan kuasa hukum KPU itu karena didasari pembuktian yang lemah dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bawaslu, KPU, juga DKPP, boleh-boleh saja datang ke acara tim sukses, sepanjang itu berkaitan dengan sosialisasi pemilu.

Aparat keamanan menyiagakan 17 ribu personel TNI, 28 ribu personel Polri dan 2 ribu personel pemerintah daerah jelang sidang Sidang PHPU Pilpres 2019 pada 28 Juni mendatang.

Jubir BPN menyebutkan, sidang sengketa Pilpres 2019 telah membuktikan adanya pemufakatan kecurangan yang dilakukan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin meyakini jika pihak pemohon yakni kubu Prabowo-Sandiaga sulit membuktikan rangkaian kecurangan Pemilu TSM saat sidang sengketa Pilpres 2019.

KPU membantah mengistemewakan kubu Jokowi-Ma'ruf dalam pembekalan saksi, karena menghadiri undangan sebagai narasumber dalam TOT yang digelar TKN.

Heru Widodo menjelaskan selama ini belum pernah ada putusan diskualifikasi kandidat yang dikeluarkan MK dalam konteks Pileg dan Pilpres nasional. 

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga ingin agar majelis hakim membacakan formulir keberatan dalam proses rekapitulasi pemilu.

Saksi TKN sebut tidak ada yang  mengajukan keberatan soal waktu pengumuman hasil pemilu, tetapi ada yang keberatan soal substansi hasil. 

Saksi dan ahli dibedakan dalam KUHP. Tapi dalam sidang MK, saksi dari tim hukum Prabowo memberikan keterangan bak ahli.

Ahli KPU menilai keamanan situs web KPU sudah cukup memadahi. Dari segi keamanan dan juga kenyamanan akses menurutnya juga telah berimbang.

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

Kesalahan sistem penghitungan KPU tak bisa diubah hanya berdasar satu institusi, karena terkait penyelenggaraan pemilu yang transparan.

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja

BW mengatakan alasan BPN menyurati MK juga dilatarbelakangi adanya keterbatasan LPSK yang hanya dapat memberi perlindungan pada kasus pidana saja.

Wakil Ketua BPN Sebut ucapatan Ketua MK saat membuka persidangan sebagai secercah harapan.

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu yang beredar terkait adanya ancaman untuk hakim-hakim konstitusi.

Menurut Media Group, tudingan BPN yang dibacakan dalam persidangan menjadi ranahnya MK

Meski menolak permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo, Tim Hukum KPU tetap menghagai keputusan MK dan tetap akan menyiapkan jawaban.