Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Hasrul Azwar menyatakan dirinya tidak menerima uang dari proyek e-KTP seperti yang disampaikan Nazaruddin dalam persidangan hari ini Senin (19/2/2018).

M Nazaruddin mengklaim aliran dana korupsi e-KTP sudah diserahkan kepada semua ketua fraksi.

Dari sembilan saksi yang direncanakan hadir di sidang Setya Novanto, tiga di antaranya mantan Ketua Banggar Melchias Mekeng, M Nazaruddin dan Arief Wibowo.

Novanto memastikan uang di deposito itu bukanlah uang hasil kejahatan.

Jaksa KPK mencecar kurir Novanto bernama Abdullah yang beberapa kali diminta untuk menukarkan uang ke tempat penukaran uang.

Agun Gunandjar sebelumnya mengungkapkan, Setya Novanto sempat berpesan agar anggota Fraksi Golkar tidak "cawe-cawe" dalam mengurusi proyek e-KTP.

Mantan sekretaris pribadi Nazaruddin bersaksi di sidang Setya Novanto dan mengungkapkan keterangan mengenai catatan laporan keuangan Fraksi Demokrat.

Kesaksian Agun Gunandjar soal pembagian uang e-KTP itu berseberangan dengan pengakuan Ganjar Pranowo.

Menurut Agun Gunandjar, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi saat proyek e-KTP dibahas, memiliki hak mengatur anggotanya.

Deniarto mengatakan PT Mondialindo adalah pemegang saham mayoritas sebesar 42,5 persen dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek e-KTP.

Setnov mengaku mendapat laporan dari Narogong bahwa Ganjar sudah mendapat jatah dari uang korupsi e-KTP.

Politikus PDIP Ganjar Pronowo diduga menerima uang berdasarkan pengakuan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 500 ribu dolar AS.

Datang sebagai saksi untuk Setya Novanto, Ganjar mengaku akan menjawab semua pertanyaan yang diarahkan kepadanya di sidang e-KTP hari ini.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

Di dalam kamus hukum ada yang namanya black law dictionary, menurut pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya.

"Ya ini kan sudah rakyat biasa, rakyat yang paling di bawah. Kita sederhana saja sekarang," ujar Setya Novanto.

Setya Novanto mengaku kaget saat mendengar pembahasan proyek e-KTP sempat dilakukan di Kantor Wakil Presiden era pemerintahan SBY.

Sidang perdana praperadilan Fredrich Yunadi digelar hari ini, Senin (5/2/2018), KPK belum pastikan bisa hadir di persidangan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang menunda sidang praperadilan Fredrich Yunadi dalam kasus merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Febri mengatakan berkas perkara Fredrich dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan.