Indeks Sidang Etik

Jimly menambahkan, Jaksa Agung justru melaporkan ada 14 kasus yang melibatkan Hery Susanto dan semua berkaitan kasus hukum yang ditangani Kejaksaan Agung.

Sidang etik Ahmad Syahri Assidiqi dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB hari ini oleh Mahkamah Partai Gerindra, Jakarta.

Bripda Rio diketahui sudah disidang etik dalam kasus menjalin hubungan perselingkuhan hingga menikah siri dan disanksi administrasi.

Tiga personel Polsek Parung Panjang yang terbukti melanggar prosedur dalam Sidang Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar Polres Bogor.

MKD menilai aksi Eko Patrio memainkan sound horeg menanggapi kritik soal joget saat sidang tahunan DPR tak bertujuan untuk menghina.

MKD menilai, penjarahan terjadi tidak lepas dari akibat berita bohong usai para anggota DPR menyampaikan pernyataan yang tidak tepat ke publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli, MKD melihat Adies tak terbukti memiliki niat untuk merendahkan pihak manapun, apalagi sudah mengklarifikasi.

Uya Kuya menyebut putusan MKD profesional dan akan belajar dari kesalahannya usai dilaporkan ke MKD akibat berjoget saat sidang tahunan DPR/MPR 2025.

Aipda M Rohyani dinilai abai mengingatkan komandan dan pengemudi rantis terkait prosedur penanganan massa aksi.

Kompol Kosmas dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sementara Bripka Rohmat disanksi demosi tujuh tahun.

Menurut Trunoyudo, kehadiran pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kementerian HAM, dan Kompolnas sudah membuktikan transparansi Polri.

Kosmas pun mengajukan pikir-pikir dan berdiskusi dengan keluarga untuk banding setelah mendapat putusan pemecatan tidak hormat dalam sidang etik KKEP.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan sebanyak 1.809 penyelenggara pemilu selama 2 tahun terakhir.

Sidang etik eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dijadwalkan akan digelar pukul 09.00 WIB.

Kelima pihak yang disanksi, termasuk AKBP Bintoro, langsung mengajukan banding atas putusan sidang etik yang digelar Jumat (7/2/2025).

Brigadir Hendy Kurniawan dan Iptu Jemi Ardianto.juga disanksi menjalani penahanan pada penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Briptu Dodi mengajukan banding atas putusan KKEP yang menyatakan dirinya melanggar Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kedua anggota, yakni Brigadir Dwi Wicaksono dan Bripka Ready Pratama, juga dilakukan penahanan pada penempatan khusus selama 30 hari sejak 27 Desember 2025.

Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto dan Iptu Sehatma Manik dinilai terlibat dalam kasus pemerasan pengunjung DWP dan melanggar etik.

Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan, dijatuhi sanksi demosi 8 tahun terkait pemerasan di DWP.