Indeks Sengketa Pilpres 2024

Soenarko dan para pengunjuk rasa lainnya menolak hasil Pemilu 2024. Ia meminta pemerintah pusat, KPU RI, Bawaslu RI, serta aparat, tidak menipu rakyat.

Menurut Feri Amsari, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tak bisa hanya mendiskualifikasi Gibran, tapi Prabowo-Gibran sebagai satu pasangan.

Mega berharap MK mau memberi keputusan terkait kecurangan pemilu sehingga tidak hanya berpatok pada hasil angka dari masing-masing pasangan calon.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hanya akan mempertimbangkan amicus curiae soal PHPU Pilpres 2024 yang diterima hingga tanggal 16 April 2024.

Para demonstran melakonkan pesan agar para hakim MK menjaga integritasnya dalam menjaga konstitusi.

MK akan membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024. Menjelang putusan, delapan hakim MK menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, berharap MK tidak memicu kontroversi berkelanjutan dengan adanya amicus curiae yang dilayangkan sejumlah tokoh.

Din Syamsuddin dan Rizieq ajukan amicus curiae ke MK bersama Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, serta Munarman.

Budi Arie mengingatkan status amicus curiae bukan untuk pihak berperkara.

Menurut Anies, saat ini demokrasi Indonesia terancam kembali seperti Orde Baru saat pemilihan selalu dipenuhi dengan represi dan tekanan dari penguasa.

Tim Pembela Prabowo-Gibran rampung menyerahkan kesimpulan atas sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Menurut Yusril, Ganjar-Mahfud setidaknya harus membawa saksi dari 20 provinsi beserta beras berstiker Prabowo-Gibran untuk membuktikan kecurangan. 

Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Hotman Paris Hutapea, menantang filsuf Rocky Gerung untuk debat hukum.

Salah satu bukti dari 35 bukti tambahan yang tercantum dalam kesimpulan Tim Hukum AMIN adalah soal penggunaan bansos sebagai alat pendongkrak suara.

Menurut Otto Hasibuan, amicus curiae diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan, bukan pihak yang ikut dalam perkara.

Bawaslu akan menyerahkan kesimpulan sengketa PHPU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (16/4/2024).

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan MK bukan hanya perselisihan jumlah suara, tapi juga penilaian terhadap proses pemilihan.

Menurut Atang Irawan, sebagai pengawal konstitusi, pada MK melekat tanggung jawab sebagai lembaga penyeimbang dalam rangka proses periksa dan timbang.

Narasi video bukanlah hasil keputusan MK, melainkan pembacaan petitum dari tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin.

Gugatan Tim PDI ke PTUN adalah upaya terakhir yang bisa ditempuh untuk menganulir hasil Pilpres 2024.