Indeks Saracennewscom

Pengacara tersangka kasus ujaran kebencian Asma Dewi membantah kliennya telah mengirimkan uang sebesar Rp75 juta ke sindikat Saracen.

Dari hasil penelusuran, tim siber Bareskrim menemukan adanya aliran dana senilai Rp75 juta dari bendahara aksi Tamasya Al-Maidah ke rekening bendahara grup Saracen Cyber Team.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kelompok Saracen diduga sudah terlibat dalam produksi sejumlah konten negatif selama Pilkada 2017, bahkan sudah aktif pascapemilihan Presiden 2014.

Menurut Kapolri, pelaku Saracen sulit ditangkap karena mereka melakukan kejahatan siber.

Presiden Jokowi menegaskan kasus Saracen harus dilawan dan ditindak tegas pelakunya oleh pihak kepolisian.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan situs Saracen belum diblokir untuk membantu polisi melakukan penyidikan.

“Yang bersangkutan ini adalah sebagai founder Saracen atau pendiri atau yang membuat kelompok Saracen ini di sosmed,” kata Martinus.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyelidiki aliran dana transaksi keuangan dalam 11 rekening milik kelompok Saracen.

Wiranto meminta agar hukuman yang dijatuhkan kepada sindikat Saracen adalah hukuman berat.

Ada sekitar 33 orang anggota kelompok Saracen, yang bertugas sebagai pembuat konten dan penyebar materi hoax, ujaran kebencian serta SARA di internet.

Meski belum ikut menyelidiki aliran dana Saracen. Namun, PPATK mengaku sudah mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan grup Saracen yang membuat dan menyebarkan konten-konten ujaran kebencian melalui jejaring media sosial.

Eggi Sudjana melaporkan Pemred Saracen News, Jasriadi, pengurus Seknas Jokowi, Dedi Mawardi dan Sunny Tanuwijaya ke polisi dengan tuduhan perncemaran nama baik.

Jaringan relawan kebebasan berekspresi SAFEnet mengkhawatirkan penyebaran informasi berupa data pribadi pelaku kejahatan dapat berujung pada persekusi.

Setara Institute menilai, kejahatan yang dilakukan Saracen termasuk dalam kejahatan serius yang harus ditindak tegas karena bisa mengarah pada genosida.

Terkait dengan pencaplokan nama Eggi Sudjana sebagai salah satu pengurus Saracen, Ramzan menilai bahwa kliennya hanyalah korban.

MUI mengatakan perbuatan Saracen itu sebagai tindakan haram, merujuk Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Terungkapnya sindikat penyebar berita bohong "Saracen" diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan pemilih cerdas di tanah air

Anggota DPR Ace Hasan Syadzili minta KPU memasukkan soal penindakan isu SARA dalam pembahasan Peraturan KPU (PKPU).

Pemerintah harus mengupayakan literasi agar masyarakat peka dan kritis terhadap hoax.