Indeks Ruu Pemasyarakatan

Dicabutnya aturan ketat remisi koruptor di PP 99/2012 menjadi angin segar bagi pemerintah & DPR untuk merevisi UU Pemasyarakatan.

Napi pidana umum dan tipikor memiliki hak sama untuk mendapatkan remisi. Padahal sebelumnya remisi bagi napi tipikor diatur ketat, berbeda dari napi umum.

RUU Pemasyarakatan siap disidangkan di Sidang Paripurna DPR RI, besok, Kamis (7/7/2022).

Komisi III DPR menilai RUU Pemasyarakatan bisa mengatasi persoalan terkait lapas seperti kelebihan penghuni.

Komisi III DPR RI mendesak pemerintah kembali membahas RUU PAS dan RKUHP karena sedang tak memiliki pekerjaan pada saat situasi pandemi COVID-19.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan semua fraksi sepakat hanya akan membahas pasal-pasal yang menjadi isu krusial di RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai banyak pasal-pasal kontroversial yang harus diperbaiki.

Isi RUU Pemasyarakatan 2019 dapat di-download dalam format PDF. RUU PAS dianggap 'memanjakan' koruptor.

Massa yang akan ikut demo Gejayan Memanggil 2 telah berkumpul di UIN Sunan Kalijaga.

Ajeng spontan berteriak agar polisi berhenti melakukan pengeroyokan pada seorang demonstran hingga mereka sadar kalau sedang direkam.

Jokowi dinilai semestinya menerbitkan Perppu sebagai solusi dari revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Sekitar 50 personel TNI meredam bentrok mahasiswa dengan polisi di fly over ladogi Senayan, sekitar pukul 20.30.

Tiga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang dibawa ke RS Medistira sudah bisa dibawa pulang.

Jokowi dinilai hanya cari panggung dan pencitraan karena melempar bola panas RKUHP ke DPR.

Rapat paripurna DPR sempat diskors 15 menit setelah pemerintah meminta penundaan pengesahan revisi UU Pemasyarakatan

Fahri Hamzah menyindir soal isi RUU Pemasyarakatan yang bisa permudah koruptor jalan-jalan ke mal.

DPR RI mengabaikan saran dari Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Ribuan mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Purwokerto dan lainnya hari ini menggelar demonstrasi menolak RUU KUHP, revisi UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Jokowi meminta DPR RI agar menunda pengesahan empat RUU, antara lain: RKUHP, RUU PAS, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

Yasonna meminta semua pihak tak berburuk sangka kepada Pemerintah dan DPR yang hendak merevisis UU Pemasyarakatan.