Indeks Rusun Dp 0 Rupiah

Anies Baswedan disebut melanggar janji karena menaikkan batas gaji penerima program DP 0 rupiah dari Rp7 juta menjadi Rp14 juta.

Pemprov DKI Jakarta memberikan menggelontorkan dana Rp1,5 juta per orang per bulan untuk subsidi bunga bagi pemilik unit DP 0 Rupiah Klapa Village.

Menghindari para wartawan di Balai Kota, Anies mengandalkan saluran media sosial resmi untuk mengabarkan progres pemerintahannya.

Anies menyampaikan program DP 0 rupiah kini memiliki nama baru yakni Solusi Perumahan Warga (Samawa).

"Jadi setelah launching kan banyak yang datang sampai sekarang. Kalau di kami sekitar 6000-an. Belum tahu yang ada di Dinas Perumahan," ujar Yorry.

Pemprov DKI masih enggan menjelaskan skema peluncurkan pembelian unit rumah DP 0 rupiah tersebut.

Meski tanpa payung hukum, anggaran DP 0 Rupiah terus mengalir. Tapi, bagaimana realisasinya?

Anies melantik Zikran Kurniawan untuk menjadi Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) program DP 0 rupiah.

Menurut Anies, sampai saat ini, Pergub yang menjadi landasan hukum pembentukan UPT DP 0 Rupiah masih dalam proses penggodokan.

Sandiaga membantah bahwa dirinya dan Anies pernah menjanjikan pembangunan 250 ribu unit hunian DP 0 Rupiah.

Bappenas tinggal menyosialisasikan skema kredit rumah DP 0 rupiah untuk ASN, TNI, dan Polri tersebut.

Saat ini Pemprov baru mengesahkan Pergub tentang pembentukan UPT yang akan menyalurkan hunian program DP 0 rupiah.

“Ini awal dari sebuah lembaran baru. Insya Allah akan menjawab harapan dari masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah tinggal sendiri.”

Penggunaan UPT sebagai penyalur hunian DP 0 Rupiah dinilai akan menghambat target Pemprov DKI untuk menyediakan hunian dalam jumlah besar.

Pemprov meminta penambahan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan di DKI Jakarta.

"Margin kami kecil. Makannya kami luncurkan program ini untuk DP 0 di pemerintah. Tapi kan tentunya, ada bagian lain yang memang kami ada sisi komersilnya juga," kata Dhiki Kurniawan.

Pembatalan groundbreaking rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan karena belum tercapainya kesepakatan antara Pemprov dan pengembang soal harga dan skema pembiayaan.

Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan rumah tapak DP 0 Rupiah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dibatalkan karena belum ada sinkronisasi antara harga dan skema.

Agustino mengatakan tak ada ketentuan yang mengatur bahwa BUMD harus melakukan lelang baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama bisnis.

Rumah DP 1 persen program Jokowi dan DP 0 rupiah Anies sama-sama menggiurkan. Tapi mana yang lebih untung?