tirto.id - Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan program rumah susun DP 0 rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hunian yang pembangunannya dimulai sejak 18 Januari 2018 itu diluncurkan meski konstruksi bangunan belum rampung.
"Yang kita luncurkan adalah program DP 0 rupiah di sebuah tempat yang akan jadi tempat pertama hunian DP 0 rupiah," kata Anies saat memberi sambutan dalam acara tersebut, Jumat (12/10/2018).
Anies juga menyampaikan program DP 0 rupiah kini memiliki nama baru yakni Solusi Perumahan Warga (Samawa).
"Kita ingin program DP 0 rupiah ini namanya mencerminkan maknanya, setelah mencari sana-sini akhirnya ditemukan juga Samawa. Insyaallah terminologi ini, begitu dengar namanya tahu maknanya. Samawa," imbuh Anies.
Plt Kepala Dinas Perumahan Meli Budiastuti menyampaikan, peluncuran ini menandai akan dimulainya proses pendaftaran para calon konsumen DP 0 rupiah.
"Pendaftaran akan dibuka 1 November 2018," kata Meli saat memberi sambutan dalam acara peluncuran tersebut, Jumat (12/10/2018).
Rencananya akan ada 780 unit hunian yang dijual di Klapa Village yang pembangunannya ditargetkan selesai pada Juli 2019. "780 unit terdiri 421 hunian tipe 21, dan tipe 36 sebanyak 360 unit," imbuh Meli.
Peluncuran program DP 0 rupiah yang kini bernama Samawa ini dikritik oleh Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurutnya, program DP 0 rupiah memang belum siap dari segi aturan.
Peletakan batu pertama pembangunan 703 unit rusun di Kelapa Village menurutnya, hanya untuk mengejar target program 100 hari pertama pemerintahan Anies-Sandiaga.
"Akhirnya mereka [Anies dan Sandiaga] keteteran sendiri. Wong belum jelas. Sementara anggaran terus dikucurkan," ujarnya saat ditemui di DPRD DKI Jakarta.
Menurut Gembong, Pemprov DKI perlu bergerak cepat dan segera mengesahkan payung hukum program DP 0 rupiah. Sebab Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan penambahan anggaran dalam APBD-Perubahan 2018, untuk menalangi uang muka pembelian sebesar Rp717 miliar.
Anggaran itu diambil dari sisa lebih anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) dalam APBD murni 2018, sekitar Rp1 triliun. "Kalau payung hukum belum siap, mereka tidak bisa jual dan [anggaran] ini enggak terserap," ungkapnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
