Indeks Regulasi Ojek Online

Dishub DKI bekerja sama dengan Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Lingkar Badai untuk penertiban ojol.

Garda siap membantu jika RUU perubahan atas UU No.22/2009 dapat masuk dalam Prolegnas DPR RI.

Go-Jek mengatakan hasil survei usai kenaikan tarif ojek online, maka tercatat terjadi penurunan permintaan.

Sejumlah pengguna jasa ojek online mengeluhkan adanya kebijakan baru tentang tarif batas atas dan bawah. Menurut mereka tarif ini terlalu mahal.

Ketua Presidium Garda, Igun Wicaksono mengatakan kenaikan itu dirasakan oleh pengemudi ojol yang menjadi anggota asosiasinya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengingatkan masyarakat pengguna ojek online bahwa mulai Rabu (1/5/2019), aturan soal kenaikan tarif akan efektif diberlakukan.

Garda meminta kepada presiden terpilih untuk melanjutkan upaya penyediaan payung hukum bagi aturan ojek online (ojol) yang kini baru sebatas diskresi menteri.

Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Kemenhub resmi menetapkan tarif ojek online di kisaran Rp2.000/km nett diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Kemenhub menjelaskan aturan ojek online difinalkan setelah evaluasi uji publik selesai dilakukan.

Kemenhub mengatakan regulasi ojek online yang sedang dibuat pemerintah, sekaligus diupayakan agar bisa diterapkan bagi ojek pangkalan.

Jika ojek online dijadikan angkutan umum, maka akan kontradiktif dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).

"Driver ojek online sudah tidak bisa berharap lagi kepada pemerintahan saat ini, aksi berkali-kali, menyuarakan aspirasi dan keluhan tapi tak pernah ada solusi."

"Tapi, sayangnya tidak ditindaklanjuti dengan meregulasi keberadaan ojek online ini."

Tempat untuk transit ojek yang dimaksud Anies hanya berfungsi sebagai tempat penjemputan dan pengantaran penumpang, bukan sebagai pangkalan.

Selama ini badan jalan sering disalahgunakan sebagai tempat parkir oleh pengendara ojek online dan juga kendaraan lain.

Kemenhub menegaskan tidak akan membentuk regulasi untuk melegalkan ojek online sebagai transportasi umum.

MK menolak uji materi
untuk memasukkan sepeda
motor sebagai angkutan umum.

Para pengemudi ojek online dari daerah-daerah di luar Jakarta memiliki keluhan hampir sama dengan rekan mereka di ibu kota. Mereka mengeluhkan tarif murah dan tidak adanya legalitas ojek online.