Indeks Regulasi Ojek Online

Kebijakan pangkas komisi ojol jadi 8 persen per 1 Juli 2026 bikin pendapatan aplikator terancam jatuh. Intip siasat gerilya aplikator agar tak rugi.

Potongan komisi 8 persen menjadi langkah baik menyejahterakan pengemudi ojek online, namun perlu diiringi pengawasan ketat.

Wakil Ketua DPR ungkap penyebab pendapatan ojol tetap anjlok meski komisi aplikator dipotong jadi 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Pemerintah berdalih layanan ojol roda 2 memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang paling besar.

Perpres ojol akan mengatur soal tarif perlindungan hingga kesejahteraan para pengemudi.

Ada sejumlah isu yang jadi tuntutan aksi ojol pada 17 September 2025, salah satunya meminta Prabowo ganti menhub.

Sistem platform hari ini terbukti menghasilkan dan memperparah konflik antara driver daring dan konsumen.

Demo ini melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Solo Raya.

Dishub DKI bekerja sama dengan Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Lingkar Badai untuk penertiban ojol.

Garda siap membantu jika RUU perubahan atas UU No.22/2009 dapat masuk dalam Prolegnas DPR RI.

Go-Jek mengatakan hasil survei usai kenaikan tarif ojek online, maka tercatat terjadi penurunan permintaan.

Sejumlah pengguna jasa ojek online mengeluhkan adanya kebijakan baru tentang tarif batas atas dan bawah. Menurut mereka tarif ini terlalu mahal.

Ketua Presidium Garda, Igun Wicaksono mengatakan kenaikan itu dirasakan oleh pengemudi ojol yang menjadi anggota asosiasinya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengingatkan masyarakat pengguna ojek online bahwa mulai Rabu (1/5/2019), aturan soal kenaikan tarif akan efektif diberlakukan.

Garda meminta kepada presiden terpilih untuk melanjutkan upaya penyediaan payung hukum bagi aturan ojek online (ojol) yang kini baru sebatas diskresi menteri.

Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Kemenhub resmi menetapkan tarif ojek online di kisaran Rp2.000/km nett diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Kemenhub menjelaskan aturan ojek online difinalkan setelah evaluasi uji publik selesai dilakukan.

Kemenhub mengatakan regulasi ojek online yang sedang dibuat pemerintah, sekaligus diupayakan agar bisa diterapkan bagi ojek pangkalan.

Jika ojek online dijadikan angkutan umum, maka akan kontradiktif dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).