Indeks Rasisme

Massa membakar Pasar Tumburuni, Fakfak, Papua Barat hari ini, Rabu (20/8/2019). Aksi massa tersebut terjadi sebagai bentuk protes atas persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Jokowi bersikap tegas dengan memerintahkan pelaku rasisme ditangkap.

Aksi massa warga di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Rabu (21/8/2019), yang awalnya mengusung misi damai, kini mulai melempari gedung DPRD Mimika dengan batu.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan telah ada kesepakatan dari masyarakat bahwa hari ini tidak ada lagi massa turun ke jalan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

Ketua Dewan Adat mengatakan penurunan aparat keamanan justru akan memanaskan situasi di antara masyarakat Papua.

Pemerintah didesak tak merespons aksi massa secara spontan di Papua dan Papua Barat yang terjadi, Senin (19/8/2019) dengan kekerasan.

Aksi yang diikuti sekitar 130 orang itu dimulai dengan berjalan kaki dari Asrama Mahasiswa Papua Kemasan Yogya menuju Titik Nol Kilometer.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan pihaknya juga mencari akun penyebar konten yang dianggap provokatif itu.

Meski tak terima, anggota DPR asal Papua tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak terpengaruh adanya provokasi seperti banyak yang beredar di media sosial.

Mabes Polri mengklaim menemukan lima akun media sosial yang diduga menyebar konten provokatif pemicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. 

Presidium GUSDURian Sulawesi, Suaib Amin Prawono mengimbau warga Bugis dan Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019) kemarin.

Anggota DPR asal Papua mendesak pemerintah agar menyelesaikan akar masalah yang terjadi di Papua.

Menurut pendataan Mabes Polri, ada 25 fasilitas publik di Sorong dan Manokwati, Papua Barat yang diduga dirusak oleh massa.

Pemerintah didesak agar menyelesaikan akar utamanya yakni rasialisme, supaya konflik yang terjadi saat ini tak bergeser ke arah konflik horizontal berbasis SARA.

Lokataru Foundation meminta Presiden Joko Widodo mendorong penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di Surabaya.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA terkait insiden kerusuhan Papua dan Manokwari.

Terkait kerusuhan Manokwari, Kapolda Metro Jaya menjamin warga Papua yang berada di Jabodetabek aman-aman saja dalam menjalankan aktivitasnya.

Polisi menyebut kerusuhan di Papua dipicu provokasi konten media sosial, padahal ulah rasisme itu memang nyata, sampai Gubernur Jawa Timur meminta maaf.