Indeks Rasisme

Pemerintah didesak tak merespons aksi massa secara spontan di Papua dan Papua Barat yang terjadi, Senin (19/8/2019) dengan kekerasan.

Aksi yang diikuti sekitar 130 orang itu dimulai dengan berjalan kaki dari Asrama Mahasiswa Papua Kemasan Yogya menuju Titik Nol Kilometer.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan pihaknya juga mencari akun penyebar konten yang dianggap provokatif itu.

Meski tak terima, anggota DPR asal Papua tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak terpengaruh adanya provokasi seperti banyak yang beredar di media sosial.

Mabes Polri mengklaim menemukan lima akun media sosial yang diduga menyebar konten provokatif pemicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. 

Presidium GUSDURian Sulawesi, Suaib Amin Prawono mengimbau warga Bugis dan Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019) kemarin.

Anggota DPR asal Papua mendesak pemerintah agar menyelesaikan akar masalah yang terjadi di Papua.

Menurut pendataan Mabes Polri, ada 25 fasilitas publik di Sorong dan Manokwati, Papua Barat yang diduga dirusak oleh massa.

Pemerintah didesak agar menyelesaikan akar utamanya yakni rasialisme, supaya konflik yang terjadi saat ini tak bergeser ke arah konflik horizontal berbasis SARA.

Lokataru Foundation meminta Presiden Joko Widodo mendorong penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di Surabaya.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA terkait insiden kerusuhan Papua dan Manokwari.

Terkait kerusuhan Manokwari, Kapolda Metro Jaya menjamin warga Papua yang berada di Jabodetabek aman-aman saja dalam menjalankan aktivitasnya.

Polisi menyebut kerusuhan di Papua dipicu provokasi konten media sosial, padahal ulah rasisme itu memang nyata, sampai Gubernur Jawa Timur meminta maaf.

Banyak orang Indonesia santai-santai saja menanggapi kekerasan terhadap orang Papua di Jawa. Kok bisa?

Jokowi meminta masyarakat yakin bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat.

Polisi tetap mengamankan terhadap seluruh masyarakat dan menjamin keamanan mahasiswa Papua agar bisa menuntut ilmu dengan tenang.

Warga suku Bugis dan Papua diminta tak terprovokasi berita yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

Mahasiswa mengatakan urusan di Papua jangan dibawa ke Makassar karena mereka pun di sana hanya ingin belajar.

Gubernur Khofifah telah mengungkapkan permintaan maafnya atas peristiwa yang terjadi di asrama Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus lalu.