tirto.id - Ketua Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) atau Pemimpin Politik Bangsa Papua, Benny Wenda merespons aksi massa di Papua dan Papua Barat, Senin (20/8/2019) lalu.
Ia menyebut, keprihatinan yang mendalam atas situasi mahasiswa Papua di Indonesia khususnya di Semarang, Malang, Surabaya, Ambon, Ternate, Sulu-Maluku. Kemudian di West Papua di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Benny menyebut, pemerintah telah melakukan pembungkman dengan membubarkan serta menangkap 227 orang serta 39 orang yang telah mengalami pemukulan dan pelemparan pada saat mereka melakukan aksi demonstrasi damai, Jumat (15/8/2019) lalu.
"Aksi damaii 15 Agustus 2019 dalam rangka memperingati; Perjanjian New York Agreement, 50 tahun Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dan memberikan dukungan kepada para pemimpin Pacifik Islands Forom (PIF) di Tuvalu pada 13-16 Agustus 2019," kata Benny dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2019).
Ia menyebut, situasi yang dialami oleh mahasiswa Papua di Malang, Semarang dan Surabaya, merupakan gambaran kecil apa yang dipratikkan pemerintah kepada bangsa Papua selama 56 tahun ini.
Hal ini, kata dia, sebagaimana juga pernah rakyat dan pemimpin Indonesia mengalaminya di zaman pemerintahan yang berkuasa sebelumnya.
"Reaksi dan aksi rakyat bangsa Papua di beberapa tempat di West Papua; di Manokwari, Kota Sorong, Sorong Selatan, Jayapura, Kaimana, Bintuni, Serui, Biak, Merauke, Wamena, Nabire dan beberapa tempat lainnya di West Papua merupakan reaksi spontanitas mereka dalam membela harga diri dan martabat orang Papua sebagai manusia ciptaan Tuhan," kata dia.
"Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak boleh meresponsnya dengan kekerasan," imbuh Benny yang kini bermukim di London.
Menurut dia, perjuangan hak penentuan nasib sendiri bansga Papua yang dimotori oleh ULMWP demi harga diri dan martabat manusia Papua serta sejalan dengan Mukadimah UUD 1945.
Dalam pembukaan UUD tertulis:
"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan ialah Segala Bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Pun demikian, hal ini sudah sejalan konvenan internasional," kata dia.
Dengan berlandaskan pada itu, lanjut dia, pemerintah tak perlu menghawatirkan tentang perjuangan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.
"Sebaliknya, ini sudah waktunya, sebagai kado Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 memberikan pilihan kepada rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri," imbuh dia.
Ia meminta dukungan kepada warga Papua dan di West Papua untuk mendukung penuh perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi kemerdekaan dan kedaulatan politik. Hal ini, lanjut dia, sebagai solusi penyelesaian konflik Papua dan Indonesia.
"Saya menyerukan untuk dilakukan mobilisasi dan konsolidasi umum secara damai dan bermartabat di seluruh tanah Papua, Indonesia, dan komunitas internasional," ujar dia.
Editor: Addi M Idhom
