tirto.id - Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor menilai penurunan pasukan gabungan polisi dan TNI ke Papua bukan solusi untuk meredakan gelombang protes massa. Ia justru meminta agar diselesaikan sesuai dengan budaya lokal.
"Baiknya persoalan ini dikembalikan kepada, istilah di Papua itu satu tungku tiga batu, artinya adat, pemerintah dan tokoh agama. Di luar militer," ujarnya kepada Tirto, Selasa (20/8/2019).
Sebab, menurutnya, masyarakat Papua sudah kadung trauma dengan pelibatan aparat keamanan sejak era Orde Baru.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memang sempat mengatakan pada Senin (19/8/2019) kemarin, akan menurunkan pasukan gabungan polisi dan TNI sebanyak 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari TNI dan 7 SSK dari Polri untuk menetralisir keadaan.
Lebih lanjut lagi, Finsen katakan, penurunan aparat keamanan justru akan memanaskan situasi di antara masyarakat Papua.
Sebab, menurutnya, masyarakat Papua tidak bisa diusik lagi jika memang kondisi sudah berangsur-angsur kondusif.
"Karena orang Papua begitu, kalau sudah datang tenang tidak boleh lagi memancing dia, dan mereka merasa itu akan memancing lagi jika kedatangan itu," ujarnya.
Ia menuturkan kondisi Papua, terkhusus Manokwari, Papua Barat sudah mulai kondusif. Situasi lalu lintas telah pulih dan masyarakat kembali ke kediamannya masing-masing.
"Tapi di Sorong terjadi penurunan pasukan dan masyarakat hanya mau long march untuk nyatakan sikap. Tapi dihadang," tutupnya.
Sebelumnya, jajaran Polda Jawa Timur akan mengusut dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
"Dilakukan (penyelidikan)," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera, ketika dihubungi Tirto, Selasa (20/8/2019).
Ia menambahkan, polisi juga mencari akun penyebar konten yang dianggap provokatif itu. "Masih kami profilkan," ucap Barung.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto
