Indeks Rapbn

Pandangan fraksi-fraksi partai politik di DPR terhadap KEM-PPKF RAPBN 2027 akan disampaikan Juni mendatang.

Purbaya tidak masalah menggelembungkan sedikit belanja negara, utamanya untuk transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas ekonomi di berbagai daerah.

Sejumlah postur RAPBN 2026 mayoritas mengalami perubahan atau terjadi kenaikan pasca kesepakatan antara pemerintah dan badan anggaran DPR.

Usulan ini juga akan mencakup dengan komponen gaji tunjangan yang belum ada pada pagu anggaran sebelumnya.

Dari 506 total singkatan yang terdapat pada APBN 2026, hanya ada lima istilah yang berkaitan dengan syariah.

Dengan kebijakan fiskal dari pemerintah yang ekspansif, diharapkan bisa mendorong ekonomi Indonesia hingga ke level 5,4 persen.

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) turun karena adanya pengalihan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Menkeu Sri Mulyani membantah ada jenis pajak baru ketika pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Simak penjelasannya.

Pemerintah baiknya memprioritaskan amanat konstitusi, yakni menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua.

Total penerimaan pajak Penghasilan (PPh) di 2026 ditarget akan mencapai Rp1.209,4 triliun.

Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

Pemerintah alokasikan Rp2,9 triliun guna penanganan stunting di pedesaan, termasuk pembinaan keluarga dengan balita.

Penyaluran 770 ribu unit rumah subsidi tersebut merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang jadi janji kampanye Presiden.

Untuk menekan defisit di tahun-tahun mendatang, pengambangan pembiayaan kreatif dan inovatif akan semakin dilakukan.

Defisit APBN dirancang sebesar Rp638,8 trilun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto.

Prabowo mengklaim akan memperkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi dan pertahanan serta mengupayakan sumber daya alam dikelola untuk rakyat.

Prabowo wanti-wanti anggaran pendidikan harus digunakan secara tepat sasaran.

Prabowo juga menekankan pentingnya deregulasi dan reformasi birokrasi untuk tetap dijalankan pada tahun depan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan kembali membahas nilai tukar rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dengan Banggar dan Komisi XI DPR.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan penyusunan RAPBN akan mengikuti dengan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.