Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan target pendapatan negara dalam pembahasan RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan sebesar 6 persen dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp17.500.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan.
"Hasil pembahasan berdasarkan Panja. Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027, pertumbuhan ekonomi 6 persen, laju inflasi 2,5 persen," ucap Said saat rapat kerja bersama sejumlah menteri di Gedung DPR/MPR RI, Jakatra, Kamis (24/9/2026).
"Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap US dollar Rp17.500, tingkat suku bunga SBN 6,9, harga minyak mentah ICP kita 75, lifting minyak bumi 612,5, lifting gas bumi ribuan barel setara minyak per hari 954," lanjut dia.
Said melanjutkan, selain asumsi makro, Panja menyepakati sejumlah sasaran dan indikator pembangunan pada 2027, yakni GNI per kapita ditargetkan sebesar US$5.800-US$5.840 dan tingkat kemiskinan 6-6,5 persen.
Kata dia, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan berada pada 0-0,5 persen. Sedangkan, rasio gini berada pada kisaran 0,360-0,365. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,3-4,87 persen.
Lalu, penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 ditargetkan mencapai 2,57 juta sampai 3,49 juta orang.
Said menambahkan pendapatan negara 2027 disepakati sebesar Rp 3.435,10 triliun, lebih tinggi dibandingkan usulan RAPBN 2027 awal sebesar Rp3.426,03 triliun.
"Pendapatan negara tahun 2027 disepakati sebesar Rp3.435.10 triliun, lebih tinggi Rp9,07 triliun dari usulan RAPBN tahun 2027 yang sebesar Rp3.426.03 triliun,” urainya.
Sementara itu, penerimaan perpajakan disepakati sebesar Rp2.911,95 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun.
“Target PNBP tahun 2027 sebesar Rp522,48 triliun, lebih tinggi Rp5,070 triliun dibandingkan usulan dalam Nota RAPBN 2027. Sementara itu, target (penerimaan) hibah tahun 2027 disepakati Rp666,3 triliun,” sebut Said.
Dia menambahkan pemerintah diminta memperjelas sejumlah upaya dan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satunya terkait perhitungan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).
Selain itu, Said berujar pemerintah diminta melengkapi laporan belanja perpajakan dengan laporan kinerja yang menunjukkan nilai tambah bagi perekonomian. Pemerintah juga diminta menyampaikan data lengkap terkait compliance gap berbasis pajak dan belanja perpajakan.
Defisit RAPBN 2027 disepakati sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Belanja negara dalam postur sementara APBN 2027 mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
