Indeks Rapat Paripurna

Dua dari tujuh fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan ketidaksetujuan mereka atas pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.

Badan Legislasi DPR menyetujui Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 untuk dibawa ke Rapat Paripurna agar disahkan menjadi undang-undang.

DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

Anggaran tersebut terdiri dari untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4,931 triliun dan Satuan Kerja Setjen DPR sebesar Rp3,058 triliun.

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.

13 anggota DPRD yang tak hadir sebagian besar tanpa keterangan.

RUU PSDN diketok DPR RI dalam sidang paripurna. Aturan ini jadi dasar hukum pembentukan komponen cadangan yang terdiri dari sipil.

Rancangan APBN 2020 disepakati sebagai Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR hari ini .

Saat pengesahan revisi UU KPK menjadi UU ada 183 anggota DPR lain yang meneken daftar hadir tak berada di ruangan.

DPR mengesahkan Revisi UU KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (16/9/2019).

DPR akan segera mengesahkan revisi UU KPK setelah hari ini akan dibawa ke Bamus lalu ke rapat paripurna.

RUU SDA batal dibahas dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI hari ini. Sejumlah klausul dalam beleid tersebut masih perlu 'dirapihkan'.

Rapat Paripurna DPR dihadiri kurang dari setengah anggota dewan.

Anies menegaskan penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Agus Hermanto mengatakan daftar hadir ditandatangani oleh 305 anggota dengan posisi 85 hadir dan 220 izin.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna pemilihan Wagub DKI Jakarta akan tetap dilaksanakan pada 22 Juli mendatang.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan kurang tepat bila DPR membuat pansus untuk menyelesaikan kasus 21-22 Mei karena masalah itu saat ini sedang ditangani oleh pemerintah.

Hanya PKS dan Gerindra yang getol bicara soal pansus kecurangan pemilu. Demokrat dan PAN memilih diam.