Indeks Putusan Mk

Kelompok massa yang mayoritas mahasiswa tersebut, menolak DPR menganulir putusan MK terkait Pilkada.

Massa aksi membuat replika guillotine dengan tempelan foto Jokowi sebagai ekspresi penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta.

Massa aksi di depan Gedung MK akan ke berpindah ke depan Gedung DPR RI untuk bergabung bersama peserta demo lainnya.

Dasco klaim DPR akan mengikuti putusan MK apabila revisi UU Pilkada belum disahkan hingga 27 Agustus 2024.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, berkomunikasi dengan DPR tentang sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dilanjut atau tidak setelah ditunda.

Said Didu menyerukan sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.

Pengalihan arus juga diberlakukan oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Sultan HB X sebut aspirasi yang dibawa oleh para demonstran terkait kawal putusan MK sebagai tindakan baik dan perlu didengar.

Juru bicara Maklumat Juanda, Alif Iman, mengajak masyarakat tidak menggunakan hak pilih di Pilkada 2024 karena hasil mengangkangi demokrasi.

Dasco enggan menanggapi gamblang perihal revisi RUU Pilkada ini ramai ditolak banyak pihak.

Peserta aksi demo sebaiknya melakukan persiapan agar tetap aman, seperti membawa perlengkapan, mengamankan data diri, dan manajemen situasi darurat.

Polisi menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPRD Jawa Barat terkait aksi Peringatan Darurat di Kota Bandung.

Ketua DPR, Puan Maharani, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hongaria dan Serbia untuk memenuhi undangan parlemen dari kedua negara.

Alissa minta seluruh penggerak Gusdurian yang ada di lebih dari 100 kota untuk melakukan konsolidasi menjaga tegaknya konstitusi.

Aksi demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berlangsung hari ini, 22 Agustus 2024, di Jakarta hingga Surabaya. Berikut daftar demo hari ini.

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Manuver DPR akali Putusan MK Nomor 60/2024 dengan kebut revisi UU Pilkada berpotensi timbulkan ketidakpastian hukum.

Berbagai kritik kerap dilontarkan terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dinilai banyak cacat. Namun, hanya dipandang angin lalu oleh pemerintah.

Jokowi mengaku tidak masalah publik menyalahkan si tukang kayu terkait polemik putusan MK tentang UU Pilkada.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.