Indeks Putusan Mk

Seturut data AJI Semarang, aksi represif aparat itu menyebabkan 18 orang jadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Menurut Dasco, DPR tak akan melanjutkan rapat paripurna revisi UU Pilkada lantaran pendaftaran pilkada makin mepet, yakni 27 Agustus 2024.

Sampai pukul 19.30 WIB, setidaknya 15 orang mengalami luka parah di bagian kepala dan telah dilarikan ke rumah sakit. 

KPU akan mengakomodir putusan MK dalam revisi PKPU setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Masduki dalam orasinya mengatakan tak ada pilihan lagi bagi masyarakat kecuali mundur dari praktik politik dinasti.

Menurut Afif, KPU tidak ingin hal serupa seperti saat Pilpres 2024 kembali terjadi, maka itu akan tetap mengedepankan konsultasi dengan DPR RI.

Itu sekaligus menjawab tudingan bahwa aksi demonstrasi di Makassar dibubarkan karena dilewati Ibu Negara, Iriana Widodo.

Dasco memastikan, Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan putusan MK tentang batas umur dan syarat pencalonan kandidat.

Demo kawal putusan MK di Solo pada Kamis (22/8/24) siang itu digelar di dua titik, yakni Bundaran Gladak dan depan Gedung Balaikota Surakarta.

Menurut Ketua KPU, konsultasi dengan DPR RI harus dilakukan sebagai cara KPU memenuhi prosedur yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK.

Unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada sedari pagi hari telah membuat roboh sejumlah pagar depan Gedung DPR.

LBH Semarang mencatat terdapat 26 orang yang menjadi korban, tetapi yang dibawa ke rumah sakit hanya 16 mahasiswa.

Istana juga menyatakan menghormati sikap DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

Mahfud MD mengatakan putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang.

Api dari sampah yang dibakar massa masih menyala saat mereka terus berteriak agar aparat keamanan tak menghalangi mereka untuk masuk ke Gedung DPR RI.

Mobil watercanon milik polisi telah disiapkan di halaman Gedung DPRD Jawa Barat.

Massa tampak telah masuk ke dalam area belakang Gedung DPR RI sembari membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Jokowi Manusia Rakus” hingga “Mahkamah Adick”.

Megawati menyampaikan apresiasi kepada MK atas putusan yang dipandang sebagai angin segar bagi penegakan demokrasi.

Massa aksi unjuk rasa mulai melemparkan batu dan botol ke arah dalam Gedung DPRD Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Massa aksi ini terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, akademisi, publik figur, organisasi masyarakat hingga masyarakat sipil.