Indeks Putusan Mk

Menurut Ketua KPU, konsultasi dengan DPR RI harus dilakukan sebagai cara KPU memenuhi prosedur yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK.

Unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada sedari pagi hari telah membuat roboh sejumlah pagar depan Gedung DPR.

LBH Semarang mencatat terdapat 26 orang yang menjadi korban, tetapi yang dibawa ke rumah sakit hanya 16 mahasiswa.

Istana juga menyatakan menghormati sikap DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

Mahfud MD mengatakan putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang.

Api dari sampah yang dibakar massa masih menyala saat mereka terus berteriak agar aparat keamanan tak menghalangi mereka untuk masuk ke Gedung DPR RI.

Mobil watercanon milik polisi telah disiapkan di halaman Gedung DPRD Jawa Barat.

Massa tampak telah masuk ke dalam area belakang Gedung DPR RI sembari membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Jokowi Manusia Rakus” hingga “Mahkamah Adick”.

Megawati menyampaikan apresiasi kepada MK atas putusan yang dipandang sebagai angin segar bagi penegakan demokrasi.

Massa aksi unjuk rasa mulai melemparkan batu dan botol ke arah dalam Gedung DPRD Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Massa aksi ini terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, akademisi, publik figur, organisasi masyarakat hingga masyarakat sipil.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

Pantauan reporter Tirto di lokasi, tampak sejumlah massa terlihat berdiri di pagar Gedung DPR.

Polisi menembaki massa dengan gas air mata, diikuti dengan menyemprotkan air dengan water cannon. Massa pun berlarian.

Hentakan kaki dari ribuan mahasiswa UI dan mahasiswa kampus lain menambah semangat pedemo yang sudah sejak pagi berada di depan Gedung DPR.

Menurut Supratman Andi Agtas, pemerintah menunggu apakah pengesahan revisi RUU Pilkada yang menjadi inisiatif dewan dilanjutkan atau tidak.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan 6 kesalahan kepemimpinan Jokowi, salah satunya merusak integritas pemilu.

Gibran enggan berkomentar dan hanya tersenyum pada wartawan saat ditanya soal RUU Pilkada.

Bintang Emon, Arie Kriting, Reza Rahadian, hingga eks Mendag, Tom Lembong memastikan tak mewakili pihak mana pun saat ikut unjuk rasa di Gedung DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, enggan bertemu dengan massa penolak revisi UU Pilkada karena tidak mau mencari populer.