Indeks Putusan Mk

Masinton menyebut pemerintah dan fraksi DPR RI lainnya menjadi pelaku kerusakan demokrasi tanah air.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, M Nurdin, menegaskan revisi UU Pilkada seharusnya sejalan dengan putusan MK soal syarat usia serta batas ambang pencalonan.

Menurut Jokowi, perbedaan keputusan antara MK dengan DPR merupakan hal yang biasa terjadi di antara lembaga.

Ungkapan Wanda merupakan caption untuk gambar berupa tulisan “PERINGATAN DARURAT” beserta Garuda Pancasila dengan latar belakang sepenuhnya biru.

CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

Sebagian personel Brimob yang mengamankan ruang sidang Baleg DPR RI dilengkapi senjata laras panjang dan mengenakan rompi anti-peluru. 

DPR ubah syarat batas pencalonan kembali ke angka 20 persen di tingkat parlemen dan 25 persen suara nasional setelah putusan MK menghapusnya.

Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.

Ahmad Doli Kurnia optimistis dengan soliditas KIM Plus karena terbukti sukses dalam pergerakan Pilpres 2024.

Rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI dengan KPU rencanannya akan digelar pada Senin, 26 Agustus 2024.

PKS meyakini putusan MK soal penyesuaian ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol tidak akan memecah belah koalisi.

Putusan MA yang mengubah batas umur calon kepala daerah ramai-ramai dikritik. Serupa putusan MK yang meloloskan Gibran di Pilpres 2024.

Titi Anggraini menilai putusan MA soal penghapusan batas usia calon kepala daerah itu seperti mereplikasi Putusan MK 90/2023.

Usai putusan MK hari ini, KPU akan melakukan penetapan presiden dan wapres terpilih pada Rabu (24/4/2024) mendatang.

Ketiga hakim MK yang punya pendapat berbeda soal putusan PHPU Pilpres 2024 sepakat bahwa pemerintah cawe-cawe dan pemilu harus diulang di beberapa daerah.

Ahmad Muzani juga menekankan bahwa hasil keputusan MK adalah final dan tidak dapat digugat kembali.

MK memilih tidak membacakan detail pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar-Mahfud karena dianggap berkaitan dengan Anies-Imin.

Pembacaan putusan tetap akan dilakukan satu per satu, sesuai dengan nomor perkara sehingga akan ada 2 putusan yang dibacakan.