Indeks Putusan Mk

Menurut Sekjen Gerindra, menteri-menteri yang ditunjuk nantinya akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri.

Setidaknya ada sekitar 17,3 juta suara di Pemilu 2024 milik partai yang tidak lolos ke DPR bakal hangus.

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Masyarakat sipil mendorong pejabat setingkat menteri diisi pejabat karier yang mempunyai proses karier panjang.

Titi Anggraini menyebut dua subtansi penting dalam putusan MK terkait uji materi UU Pilkada yang diajukan dua mahasiswa UI.

Mardani mengeklaim DPR akan segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas putusan MK terkait abang batas parlemen sebelum pemilu 2029.

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% tak akan meniadakan threshold tersebut.

Bivitri Susanti menyebut ada 7 kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres di film Dirty Vote.

Almas sebut Gibran tak memberikan apresiasi atau berterima kasih kepada dirinya yang telah membuka peluang dia maju pilpres.

Pakar Hukum Tata Negara, Herlambang P Wiratraman, menilai keputusan MK tersebut jelas menodai demokrasi di Tanah Air.

Jumlah responden yang menyatakan mungkin mendukung individu berusia di bawah 40 tahun di posisi setingkat presiden mencapai 58,20 persen.

TKN Prabowo-Gibran menilai tak tepat Anwar Usman diputuskan bersalah melakukan pelanggaran kode etik saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres.

Putusan MKMK, menurut hakim Daniel Yusmic P Foekh, malah menyatakan bahwa putusan 90 berlaku secara final dan mengikat.

Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

Jika Anwar Usman tak ikut menangani perkara nomor 90 soal batas usia minimal capres-cawapres, hasil RPH hakim MK akan berimbang.

Dalam petitumnya, Denny Indrayana meminta putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu dibatalkan.